Hari Anti Korupsi Sedunia - Kantor Gubernur Jadi Target

Wednesday, 09 December 2009 10:07

Ribuan massa menggelar aksi turun ke jalan dalam rang-ka memeringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Rabu (9/12) hari ini. Di Medan, massa akan berkumpul dan mengepung kantor Gubsu di Jalan Diponegoro Medan.

Polda Sumut telah mengerahkan ribuan personil guna mengantisipasi demo anarkis.Antisipasi dilakukan menyusul informasi intelijen yang menyebutkan adanya gelombang massa turun ke jalan. Personil yang dikerahkan merupakan gabungan dari Samapta Polda Sumut, Brimobdasu dan Samapta Poltabes Medan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Drs H Baharudin Djafar Msi menyatakan, polisi harus humanis menyikapi aksi gelombang massa. "Sebagai pelindung harus mampu menciptakan rasa nyaman dalam memberikan pelayanan dan memberikan ketertiban bagi masyarakat," harap Baharudin saat ditemui wartawan, Selasa (8/12) di Mapolda Sumut.

Meski demikian, mantan Wadir Intel Polda Sumut itu menegaskan, tiada kata kompromi bagi aksi massa bertindak anarkis. "Pasti diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.

Siap Siaga

Aksi yang akan dipusatkan di kantor Gubsu ini, disebut-sebut meminta penuntasan isu nasional Bank Century.Untuk mengatasipasi hal-hal yang tidak diinginan RSU Dr Pirngadi Medan dan PMI Medan siap memberikan bantuan dalam segi kemedisan.

Humas RSU Dr Pirngadi Medan, Drg Susyanto, Selasa (8/12) mengatakan, sebanyak 4 unit mobil ambulan dengan 16 kru kesehatan disiapakan di lokasi tersebut. Sementara RSU Pirngadi Medan siap menampung segala keperluan yang dibutuhkan ketika ada pengunjukrasa yang membutuhkan pertolongan segera.

"Namun kami berharap dalam aksi damai memperingati hari anti korupsi tersebut, tidak disertai dengan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan keselamatan semuanya," minta Susyanto.

Sebelumnya, aksi ini akan dilakukan mayoritas dari para LSM yang tergabung dalam Koalisi Forum Kebangsaan Sumatera Utara di Medan. Juru bicara Forum Kebangsaan, Muhammad Ikhyar, mengatakan, direncanakan akan turun seribuan massa.

Disebutkan, ada sebelas LSM yang rencananya ikut dalam aksi di bawah bendera koalisi ini yaitu, Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Tani Nasional Indonesia (STNI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND), Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU), ARUS Malaka, Yayasan PARAS (Penguatan Rakyat Pedesaan), Pusat Bantuan Hukum Rakyat (PBHR), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda, Perhimpunan Buruh Perkebunan Independen (Perbuni) dan Serikat Buruh Independen (SBI).

Kantor Gubsu yang menjadi tujuan lokasi aksi, karena hal tersebut melambangkan representasi pemerintahan. Sebab aksi korupsi dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. ''Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah atau sebagai representasi pemerintah di daerah,'' kata Ikhyar.

Aman

Ketakutan akan munculnya demo anarkis dipatahkan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Dia menjamin kesiapan petugas keamanan pada 9 Desember, sehingga aksi bisa berlangsung tertib. "Insya Allah semua komponen yang hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memperingati ini (hari antikorupsi) tentunya akan damai dan memberikan satu kesejukan dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan teman-teman semua," ujar Kapolri di Mabes Polri, Selasa.

Menurut Kapolri, pihaknya tidak akan mempermasalahkan aksi yang akan dilakukan karena hal ini juga dilakukan diseluruh dunia. Namun demikian prosedur pengamanan tentunya akan dilakukan oleh kepolisian.

"Kepolisian tetap akan memberikan pelayanan dalam rangka kegiatan tersebut, kita akan amankan dengan sebaik-baiknya," imbuh jenderal bintang empat tersebut.

Peringatan hari anti korupsi mendapat dukungan dari semua pihak. Terlebih institusi penegak hukum menyatakan, peran serta masyarakat dalam penegakan keadilan akan semakin tinggi jika menerima pelayanan yang transparan dan maksimal dari para penegak hukum. Hal itu disampaikan Ketua Umum Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1), M Julian Manurung.

"Dengan penegakkan hukum yang maksimal akan menumbuhkan keyakinan bahwa hukum masih bisa ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hukum bukan milik kelompok tetentu," tukas Julian.

read more...

Massa Aksi Antikorupsi di Bali Ancam Dongkel SBY

Rabu, 09 Desember 2009 | 10:05 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar - Ratusan orang dari berbagai elemen di Bali melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Antikorupsi se-dunia di depan Lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Denpasar, Rabu (9/12) pagi.

Massa berasal dari Aliansi Mahasiswa se-Bali dan Masyarakat Anti Korupsi (Masak) Bali. Para demonstran membawa sejumlah spanduk melawan korupsi. Mereka juga menyampaikan yel-yel menurunkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Para demonstran menyoroti soal penyelesaian skandal Bank Century. Bahkan ada orator aksi yang mengancam akan menurunkan pemerintahan Presiden Yudhoyono jika terlibat dalam kasus Century dan gagal memberantas korupsi. Mereka menuding pemerintahan kedua Yudhoyono ini tidak mampu memberantas tindak korupsi. ‘’Gulingkan rezim korup,’’ ujar salah seorang orator.

Dalam orasinya, salah seorang penggerak aksi, I Wayan Nampe mengatakan Hari Antikorupsi itu merupakan momentum mendukung Panitia Khusus Hak Angket Century.

Para demonstran dari Aliansi Mahasiswa se-Bali tersebut juga mendesak penyelesaian kasus Century dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mereka meminta semua pihak yang terlibat diadili. ’’Kembalikan uang rakyat,’’ seru mereka.

Sedangkan orator dari Masak Bali, Khadafi mengatakan, apabila pemerintahan Yudhoyono tidak becus menangani kasus korupsi, jangan salahkan rakyat membuat aksi yang lebih besar seperti aksi revolusi.

Massa dari Masak Bali juga menyampaikan pernyataan sikap untuk segera menyelesaikan skandal Century , mengusut tuntas seluruh kasus korupsi di tingkat daerah dan pusat. Mereka juga menuntut mafia peradilan segera dihentikan serta menggunakan hak angket dengan sebaik-baiknya untuk meminta keterangan presiden dan pejabat terkait kasus Bank Century.

read more...

Demonstran Jember Desak SBY-Boediono Mundur

Rabu, 09 Desember 2009 | 10:55 WIB

TEMPO Interaktif, Jember -Sebanyak 500 mahasiswa menggelar unjuk rasa memperingati hari anti korupsi di Jember. Aksi dipusatkan di depan kantor DPRD Jembe. Untuk menghindari kemacetan kepolisian Jember menutup jalan di sekitar gedung DPRD Jember itu sejak pukul 10.00 tadi.

"Terpaksa kami alihkan, karena konsentrasi massa sudah mulai berkumpul di sini (gedung DPRD)," kata Wakil Kepala Polres Jember Komisaris Polisi Rizal Irawan, Rabu (9/12).

Aksi ini dijaga sekitar 600 personel dari Kepolisian Resort (Polres) Jember.

Jalan utama yang ditutup adaah jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Bengawan Solo dan Jalan Sumatera. Selain dijaga ketat, polisi juga menggunakan palang-palang besi dalam radius 100 hingga 300 meter dari bundaran jalan di depan kantor DPRD Jember.

Arus lalu lintas dialihkan sebgaian ke kawasan kompleks kampus Universitas Jember, Jalan Ahmad Yani dan jalan Mastrip.

Meski demikian, ratusan warga Jember nampak antusias menyaksikan aksi mahasiswa itu di pinggir jalan.

Hingga saat ini aksi kelompok mahasiswa yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasisswa Muhammadiyah (IMM) Jember itu terus berlanjut.

Masing-masing kelompok menyebar di sekitar bundaran jalan. Masing-masing menggelar orasi dan aksi teatrikal.

Massa mendesak duet pemimpin SBY-Boediono serta menteri Sri Mulyani mundur dan mendukung KPK mengunsut tuntas skandal Bank Century.

read more...