Gerakan Mahasiswa Revolusioner: Teori dan Praktek

Ernest Mandel

Pengantar

Pada tahun 1968, seorang Marxist dari Belgia, Ernest Mandel berbicara di depan 33 perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Kanada, dari Harvard ke Berkeley dan dari Montreal ke Vancouver. Lebih dari 600 orang memadati Education Auditorium di New York University pada tanggal 21 September 1968 untuk menghadiri "Majelis Internasional Gerakan Mahasiswa Revolusioner". Presenta­si Mandel di tempat itu dipandang sebagai kejadian yang sangat menonjol oleh majelis dan salah satu saat penting dari seluruh perjalanannya. Pidato dan beberapa kutipan dari diskusi yang mengikutinya menjadi dua bagian pertama dari pamflet ini.

Pidato Mandel adalah polemik yang sangat hebat terhadap kecenderungan "aktivisme" dan "spontanisme", yang belakangan ini muncul di kalangan kaum radikal di dunia Barat. Ia kemudian berbicara mengenai konsepsi Marxis tentang integrasi yang tidak terpisahkan antara teori dan praktek. Selama diskusi, Mandel menjawab sejumlah pertanyaan yang kontroversial di kalangan kaum radikal dengan argumen panjang lebar. Beberapa di antaranya berbicara tentang azas sosial ekonomi dari Uni Sovyet, "Revolusi Kebudayaan" di Cina, perlunya dibentuk sebuah partai Leninis, dorongan moral lawan dorongan material, dan banyak hal lainnya.

Bagian ketiga pamflet ini adalah pidato yang diberikan Mandel pada Seminar Ilmu dan Kesejahteraan yang diadakan di Universitas Leiden, Negeri Belanda pada tahun 1970, ketika sedang dilakukan perayaan 70 tahun universitas tersebut. Mandel berpen­dapat bahwa kebutuhan kapitalisme saat ini akan tenaga kerja yang terlatih dalam jumlah besar merangsang ekspansi universitas yang cepat dan menghasilkan "proletarianisasi" tenaga intelektual, yang tunduk kepada tuntutan-tuntutan kapitalis dan tidak berhu­bungan dengan bakat perorangan atau kebutuhan manusia.

Makin terasingnya tenaga kerja intelektual ini sedikit banyak menggerakkan perlawanan mahasiswa yang, walaupun tidak menduduki posisi sebagai pelopor kelas buruh, dapat menjadi picu peledak di dalam masyarakat luas. Menurutnya mahasiswa memiliki kewajiban menerjemahkan pengetahuan teoretis, yang mereka peroleh di universitas, ke dalam kritik-kritik yang radikal terhadap keadaan masyarakat sekarang dan tentunya relevan dengan mayoritas penduduk. Mahasiswa harus berjuang di dalam universitas dan di balik itu untuk masyarakat yang menempatkan pendidikan untuk rakyat di depan penumpukan barang.

BAB I

Gerakan Mahasiswa Revolusioner:Teori dan Praktek

Rudi Dutshcke, pemimpin mahasiswa Berlin dan sejumlah tokoh mahasiswa lainnya di Eropa, telah menjadikan konsep menyatunya teori dan praktek (teori dan praktek yang revolusioner tentunya) sebagai gagasan sentral aktivitas mereka. Ini bukan pilihan yang sewenang-wenang. Persatuan teori dan praktek ini dapat dibilang pelajaran yang paling berharga dari rekaman sejarah yang diukir oleh revolusi-revolusi yang telah berlalu di Eropa, Amerika dan bagian dunia lainnya

Tradisi historis yang mengandung gagasan ini dimulai dari Babeuf melalui Hegel dan sampai ke Marx. Penaklukan ideologis ini berarti bahwa pembebasan manusia harus diarahkan pada usaha yang sadar untuk merombak tatanan masyarakat, untuk mengatasi sebuah keadaan di mana manusia didominasi oleh kekuatan ekonomi pasar yang buta dan mulai menggurat nasib dengan tangannya sendiri. Aksi pembebasan yang sadar ini tidak dapat dijalankan secara efektif, dan tentunya tidak dapat berhasil, jika orang belum menyadari dan mengenal lingkungan sosial tempatnya hidup, mengen­al kekuatan sosial yang harus dihadapinya, dan kondisi sosial ekonomi yang umum dari gerakan pembebasan itu.

Sama seperti persatuan antara teori dan praktek merupakan penuntun yang mendasar bagi setiap gerakan pembebasan saat ini, begitu pula Marxisme mengajarkan bahwa revolusi, revolusi yang sadar, hanya dapat berhasil jika orang mengerti azas masyarakat tempatnya hidup, dan mengerti kekuatan pendorong yang menggerak­kan perkembangan sosial ekonomi masyarakat tersebut. Dengan kata lain, jika ia tidak mengerti kekuatan yang menggerakkan evolusi sosial, ia tidak akan sanggup mengubah evolusi itu menjadi sebuah revolusi. Ini adalah konsepsi utama yang diberikan Marxisme kepada gerakan mahasiswa revolusioner di Eropa.

Kita akan coba melihat bahwa kedua konsep itu, menyatunya teori dan praktek, serta sebuah pemahaman Marxis terhadap kondisi obyektif masyarakat, yang telah ada jauh sebelum gerakan mahasis­wa di Eropa lahir, ditemukan dan disatukan kembali dalam aksi-aksi perjuangan mahasiswa Eropa, sebagai hasil dari pengalamannya sendiri.

Gerakan mahasiswa mulai bermunculan di mana-mana dan di Amerika Serikat pun tidak berbedasebagai perlawanan terhadap kondisi langsung yang dialami mahasiswa di dalam lembaga akademis mereka, di universitas dan sekolah tinggi. Aspek ini sangat jelas di dunia Barat tempat kita hidup, walaupun keadaannya sangat berbeda di negara-negara berkembang. Di sana, banyak kekuatan dan keadaan lain yang mendorong anak muda di universitas atau non-universitas untuk bangkit. Tapi selama dua dekade terakhir, anak muda yang masuk ke universitas di dunia Barat tidak menemukan di lingkungan rumah, kondisi keluarga atau masyarakat lokalnya alasan-alasan yang mendesak untuk melakukan perlawanan sosial.

Tentunya ada beberapa perkecualian. Komunitas kulit hitam di Amerika Serikat termasuk di dalam perkecualian itu; para buruh imigran yang dibayar rendah di Eropa Barat juga termasuk di dalamnya. Bagaimanapun, di kebanyakan negara-negara Barat, maha­siswa yang berasal dari lingkungan proletariat yang miskin masih menjadi minoritas yang sangat kecil. Mayoritas mahasiswa saat ini berasal dari lingkungan borjuis kecil atau menengah atau golongan penerima gaji atau upah yang mendapat bayaran lumayan. Ketika memasuki universitas mereka secara umum tidak disiapkan oleh hidup yang mereka jalani untuk sampai pada titik pemahaman yang jelas dan lengkap tentang alasan-alasan perlunya perlawanan sosial. Mereka baru akan memahaminya ketika berada di dalam kerangka universitas. Di sini aku tidak mengacu kepada sejumlah perkecualian atau golongan kecil elemen-elemen yang memiliki pengetahuan politik yang memadai, tapi kepada massa mahasiswa secara keseluruhan yang berhadapan dengan sejumlah kondisi, yang membimbing mereka pada jalan perlawanan

Singkatnya, ini sudah mencakup organisasi, struktur dan kurikulum universitas yang amat tidak memadai dan serangkaian fakta material, sosial dan politik yang dialami dalam kerangka universitas borjuis, yang semakin tidak dapat ditahan oleh keban­yakan mahasiswa. Menarik untuk dicatat bahwa para teoretisi dan pendidik borjuis yang berusaha memahami perlawanan mahasiswa, harus memasukkan sejumlah pernyataan di dalam analisis mereka terhadap lingkungan mahasiswa, yang telah lama mereka enyahkan dari analisis umum terhadap masyarakat.

Beberapa hari yang lalu, ketika berada di Toronto, salah satu pendidik Kanada yang terkenal memberikan kuliah umum tentang sebab-sebab terjadinya perlawanan mahasiswa. Menurutnya, alasan-alasan perlawanan itu "secara mendasar bersifat material. Bukan berarti bahwa kondisi hidup mereka tidak memuaskan; bukan karena mereka diperlakukan buruh seperti buruh abad XIX. Tapi karena secara sosial kita menciptakan sejenis proletariat di universitas yang tidak berhak berpartisipasi dalam menentukan kurikulum, tidak berhak, setidaknya untuk ikut menentukan kehidupan mereka sendiri selama empat, lima atau enam tahun yang mereka habiskan di universitas."Sekalipun aku tidak dapat menerima definisi yang non-Marxis tentang proletariat di atas, aku berpikir bahwa pengajar borjuis ini sebagian telah menelusuri salah satu akar dari perlawanan mahasiswa. Struktur universitas borjuis hanyalah cerminan dari struktur hirarki yang umum dalam masyarakat borjuis; keduanya tidak dapat diterima oleh mahasiswa, bahkan oleh tingkat kesadar­an sosial yang sementara ini masih rendah. Kiranya terlalu berle­bihan kalau saat ini juga kita coba membahas akar-akar psikologis dan moral dari gejala itu. Di beberapa negara di Eropa Barat, dan mungkin juga di Amerika Serikat, masyarakat borjuis seperti yang berkembang selama generasi terakhir ini, selama 25 tahun terakhir telah menghantam banyak elemen di dalam keluarga borjuis. Sebagai anak muda, para mahasiswa pembangkang diajarkan pertama-tama oleh pengalaman langsung untuk mempertanyakan semua bentuk wewenang, dimulai dengan wewenang orang tuanya.

Hal ini paling terasa di negara seperti Jerman sekarang ini. Jika kalian tahu sesuatu tentang kehidupan di Jerman, atau mempe­lajari cerminannya di dalam kesusastraan Jerman, maka kalian akan tahu bahwa sampai Perang Dunia II, wewenang paternal paling sedikit dipertanyakan di negara itu. Kepatuhan anak terhadap orang tua telah mendarah daging dalam proses penciptaan masyara­kat (fabric of society). Anak-anak muda Jerman kemudian mengalami rangkaian pengalaman pahit yang dimulai dengan adanya generasi orang tua di Jerman yang menerima Nazisme, mendukung Perang Dingin, dan hidup nyaman dengan asumsi bahwa "kapitalisme rakyat" (disebut juga ekonomi pasar yang sosial), tidak akan menghadapi resesi, krisis dan masalah sosial. Kegagalan yang beruntun dari dua atau tiga generasi orang tua seperti itu kini menghasilkan rasa jijik di kalangan anak muda terhadap wewenang orang tua mereka. Perasaan ini membuat anak-anak tersebut, saat memasuki universitas, tidak menerima setiap bentuk wewenang begitu saja, tanpa perlawanan.

Mereka pertama-tama berhadapan dengan wewenang para dosen dan lembaga-lembaga universitas yang paling tidak dalam bidang ilmu sosialnyata tidak berhubungan dengan realitas. Pelajaran yang mereka peroleh tidak memberikan analisis ilmiah yang obyek­tif tentang apa yang sedang terjadi di dunia atau negara-negara Barat lainnya. Tantangan terhadap wewenang akademis dari lembaga inilah yang kemudian cepat bergeser menjadi tantangan terhadap isi pendidikannya.Sebagai tambahan, di Eropa kondisi material untuk universi­tas masih sangat kurang. Terlalu penuh. Ribuan mahasiswa harus mendengar dosen-dosen berbicara melalui sound system. Mereka tidak dapat berbicara dengan dosen-dosen itu atau sedikitnya berhubungan, bertukar pikiran yang normal atau dialog. Perumahan dan makanan juga buruk. Faktor-faktor pendukung lainnya makin menajamkan kekuatan pemberontakan mahasiswa. Tapi, perlu aku tekanan bahwa dorongan utama untuk melakukan pemberontakan akan tetap ada, sekalipun persoalan-persoalan di atas telah dibenahi. Struktur otoriter dari universitas dan substansi yang sangat lemah dari pendidikan, paling tidak dalam bidang ilmu sosial, lebih menjadi penyebab ketimbang kondisi material di atas.

Inilah alasan mengapa usaha-usaha mengadakan reformasi di universitas, yang disorongkan oleh sayap liberal dalam keadaan-keadaan yang berbeda dalam masyarakat neo-kapitalis barat mungkin menemui kegagalan. Reformasi ini tidak akan mencapai tujuannya karena tidak menyentuh persoalan dasar dari pemberontakan maha­siswa. Mereka tidak berusaha menekan sebab-sebab keterasingan mahasiswa, dan sekalipun melakukannya, mereka hanya akan membuat mahasiswa makin terasing.

Lalu apa tujuan reformasi di universitas seperti yang diaju­kan oleh kaum reformis liberal di dunia barat? Dalam kenyataan, rancangan reformasi itu tidak lain untuk meluruskan organisasi universitas agar sesuai dengan kepentingan ekonomi neo-kapitalis dan masyarakat neo-kapitalis. Tuan-tuan itu mengatakan: tentu sangat disayangkan adanya proletariat akademis; sayang sekali begitu banyak orang yang meninggalkan universitas dan tidak berhasil mendapat pekerjaan. Ini akan menimbulkan ketegangan sosial dan ledakan sosial.

Bagaimana caranya mengatasi persoalan ini? Kita akan membe­nahinya dengan reorganisasi universitas dan membagi-bagi tempat belajar yang ada sesuatu dengan kebutuhan ekonomi neo-kapitalis. Di tempat yang memerlukan 100.000 insinyur akan lebih baik jika dikirim 100.000 insinyur daripada 50.000 orang sosiolog atau 20.000 filsuf yang tidak akan mendapat pekerjaan yang layak. Hal seperti inilah yang akan menghentikan pemberontakan mahasiswa.Di bawah ini adalah suatu usaha menempatkan fungsi universitas pada posisi subordinat terhadap kebutuhan langsung dari ekonomi neo-kapitalis dan masyarakat. Hal ini akan menggerakkan ketera­singan mahasiswa yang makin besar. Jika reformasi-reformasi itu dilakukan maka mahasiswa tidak akan menemukan struktur universi­tas dan pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka bahkan tidak diizinkan memilih karir, bidang studi, dan disiplin ilmu yang mereka kehendaki dan berhubungan dengan keahlian dan kebutuhan mereka. Mereka akan dipaksa menerima pekerjaan, disi­plin ilmu dan bidang studi yang berhubungan dengan kepentingan penguasa masyarakat kapitalis, dan tidak berhubungan dengan kebutuhan mereka sebagai manusia. Jadi dengan reformasi di uni­versitas, tingkat alienasi yang lebih tinggi pun akan terjadi. Aku tidak mengatakan bahwa kita harus mengabaikan semua reformasi di dalam universitas. Penting dicari beberapa slogan transisional untuk masalah-masalah universitas, sama seperti kaum Marxis coba mencari slogan-slogan transisional dalam gerakan sosial lain dalam sektor apapun. Misalnya, aku tidak mengerti kenapa slogan "student power" tidak dapat diangkat di dalam lingkup universitas. Dalam masyarakat luas slogan ini memang dihindari karena artinya bahwa sebuah minoritas kecil menempatkan dirinya sebagai pemimpin mayoritas masyarakat. Tapi di dalam universitas slogan "student power" ini, atau slogan lain yang sejurus dengan ide "self-management" oleh massa mahasiswa, jelas punya arti dan valid.

Tapi di sinipun aku akan hati-hati karena banyak persoalan yang membuat universitas berbeda dari pabrik atau komunitas produktif lainnya. Tidak benar, seperti dikatakan sebagian teore­tisi SDS Amerika, bahwa mahasiswa itu sama dengan buruh. Kebanya­kan mahasiswa memang akan menjadi buruh atau sudah setengah buruh. Mereka dapat dibandingkan dengan orang yang magang di pabrik karena kedudukan mereka sama --dari sudut kerja intelektu­al dengan orang magang di pabrik-- dari sudut kerja manual. Mereka memiliki peranan sosal dan tempat transisional yang khas dalam masyarakat. Karena itu kita harus hati-hati merumuskan slogan tentang transisi ini.

Bagaimanapun, kita tidak perlu memperpanjang perdebatan ini sekarang. Mari kita terima saja gagasan "student power" atau "student control" sebagai slogan transisional di dalam kerangka universitas borjuis. Tapi sudah jelas bahwa realisasi slogan ini yang tidak akan mungkin bertahan untuk jangka waktu yang lama, tidak akan mengubah akar-akar alienasi mahasiswa karena mereka tidak terletak di dalam universitas itu sendiri, melainkan dalam masyarakat secara keseluruhan. Dan kita tidak akan sanggup mengu­bah sebuah sektor kecil dalam masyarakat borjuis, dalam hal ini universitas borjuis, dan berpikir bahwa masalah sosial dapat diatasi di segmen tertentu tanpa mengubah masalah sosial dalam masyarakat sebagai keseluruhan.Selama kapitalisme masih ada, maka terus akan ada kerja yang terasing, baik itu kerja manual maupun kerja intelektual. Dan karena itu tetap akan ada mahasiswa yang terasing, seperti apapun aksi-aksi kita menghantam kemapanan dalam lingkup universitas.

Sekali lagi, ini bukan observasi teoretis yang jatuh dari langit. Ini adalah pelajaran dari pengalaman praktek. Gerakan mahasiswa Eropa, paling tidak sayap revolusionernya, telah mela­lui pengalaman ini di seluruh negara-negara Eropa. Dalam garis besar, gerakan mahasiswa dimulai dengan isyu-isyu kampus dan dengan cepat mulai bergerak keluar batas-batas universitas. Gerakan itu mulai menanggapi masalah-masalah sosial dan politik yang tidak langsung berhubungan dengan apa yang terjadi di dalam universitas. Apa yang terjadi di Kolumbia di mana masalah penin­dasan komunitas kulit hitam diangkat oleh sejumlah mahasiswa pemberontak mirip dengan apa yang terjadi dalam gerakan mahasiswa Eropa Barat, paling tidak di kalangan elemen yang maju, yang paling peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi orang-orang paling tertindas dalam sistem kapitalis dunia.

Mereka terlibat dalam berbagai aksi solidaritas dengan perjuangan pembebasan revolusioner di negara-negara berkembang seperti Kuba, Vietnam dan bagian-bagian tertindas lainnya Dunia Ketiga. Identifikasi bagian-bagian yang paling sadar dalam gerakan mahasiswa di Prancis dengan revolusi Aljazair, dan perjuangan pembebasan Aljazair dari imperialisme Prancis memainkan peranan besar. Ini mungkin kerangka pertama di mana diferensiasi politik yang nyata terjadi di kalangan gerakan mahasiswa kiri. Kalangan mahasiswa yang sama kemudian akan mengambil tempat di depan dalam perjuangan mempertahankan revolusi Vietnamm melawan perang agresi imperialisme Amerika.Di Jerman, simpati kepada orang-orang terjajah dimulai dari titik yang unik. Gerakan protes mahasiswa yang besar dipicu oleh aksi solidaritas dengan buruh, petani dan mahasiswa dari sebuah negara Dunia Ketiga lainnya, yaitu Iran, saat Shah Iran berkun­jung ke Berlin.

Para mahasiswa pelopor tidak sekadar mengidentifikasikan diri mereka dengan perjuangan di Aljazair, Kuba dan Vietnam: mereka memperlihatkan simpati kepada perjuangan pembebabasan dari apa yang disebut Dunia Ketiga secara keseluruhan. Perkembangannya dimulai dari sini. Di Prancis, Jerman, Italia --dan proses yang sama sedang berlangsung di Inggris-- tidak akan mungkin memulai aksi yang revolusioner tanpa analisis teori tentang asas dari imperialisme, kolonialisme, dan kekuatan-kekuatan yang mendorong eksploitasi Dunia Ketiga dengan imperialisme, dan di sisi lain, kekuatan yang mendorong perjuangan pembebasan massa yang revolu­sioner menentang imperialisme.Melalui analisis tentang kolonialisme dan imperialisme kekuatan gerakan mahasiswa Eropa yang paling maju dan terorgani­sir kembali kepada titik di mana Marxisme dimulai, yakni analisis tentang masyarakat kapitalis dan sistem kapitalis internasional di mana kita hidup. Jika kita tidak memahami sistem ini, kita tidak akan dapat memahami alasan dilakukannya perang kolonial dan gerakan pembebasan di negeri jajahan. Kita juga tidak akan dapat mengerti kenapa kita harus mengikatkan diri kepada kekuatan-kekuatan ini di tingkat dunia.Di Jerman misalnya, proses ini terjadi dalam waktu kurang dari enam bulan. Gerakan mahasiswa dimulai dengan mempertanyakan struktur universitas yang otoriter, dan terus menuju masalah imperialisme dan keadaan Dunia Ketiga, dan dengan menghubungkan diri dengan gerakan pembebasan maja timbul kebutuhan menganalisis kembali neo-kapitalisme di tingkat dunia dan di negeri di mana mahasiswa-mahasiswa Jerman itu bergerak. Mereka kembali kepada titik awal analisis Marxis tentang masyarakat di mana kita hidup untuk memahami alasan-alasan terdalam dari masalah sosial dan perlawanan.

Kesatuan Teori dan Aksi

Dalam proses keseluruhan kesatuan teori dan aksi yang dina­mis, teori kadang ada di depan aksi dan sewaktu-waktu aksi tampil di depan teori. Bagaimanapun, pada setiap titik keharusan per­juangan mendesak para aktivis untuk memantapkan kesatuan ini pada tingkat yang lebih tinggi.Untuk memahami proses yang dinamis ini kita harus menyadari bahwa mempertentangkan aksi langsung dengan studi yang mendalam itu sepenuhnya keliru. Saya tersentak ketika mengikuti Konferensi Sarjana Sosialis dan pertemuan lainnya yang saya ikuti di Amerika selama dua minggu terakhir, melihat bagaimana pemisahan teori dan praktek terus dipertahankan. Saya seperti sedang mengikuti perde­batan di antara orang-orang tuli, di mana sebagian pengunjung mengatakan, "yang penting aksi! Tidak perlu yang lain, yang penting aksi!" sementara di pihak lain ada yang mengatakan, "Tidak, sebelum bisa aksi, kita harus tahu apa yang dikerjakan. Duduk, belajar, dan tulis buku." (tepuk tangan)

Jawaban yang jelas dari pengalaman sejarah gerakan revolu­sioner, bukan hanya dari periode Marxis tapi bahkan dari periode pra-Marxis, adalah kenyataan bahwa keduanya tidak dapat dipisah­kan (tepuk tangan) Aksi tanpa teori tidak akan efisien atau tidak akan berhasil melakukan perubahan yang mendasar, atau seperti saya katakan sebelumnya, kita tidak dapat membebaskan manusia tanpa sadar. Di pihak lain, teori tanpa aksi tidak akan mendapat watak ilmiah yang sejati karena tidak ada jalan lain untuk mengu­ji teori kecuali melalui aksi.

Setiap bentuk teori yang tidak diuji melalui aksi bukan teori yang sahih, dan dengan sendirinya menjadi teori yang tidak berguna dari sudut pandang pembebasan manusia. (tepuk tangan) Hanya melalui usaha terus menerus memajukan keduanya pada saat bersamaan, tanpa pemisahan kerja, maka kesatuan teori dan aksi dapat dimantapkan, sehingga gerakan revolusioner tersebut, apapun asal usul maupun tujuan sosialnya, dapat mencapai hasilnya. Dalam hubungannya dengan pemisahan kerja, ada satu hal lain yang membuat saya tersentak, dan benar-benar menyentak karena diajukan dalam satu pertemuan orang-orang sosialis. Pemisahan teori dan aksi yang sudah begitu buruk, kini diberi satu dimensi baru dalam gerakan sosialis ketika dikatakan: di satu pihak ada para aktivis, orang-orang awam yang kerja kasar. Di pihak lain adalah elit yang kerjanya berpikir. Jika elit ini terlibat dalam aksi demonstrasi, maka mereka tidak akan punya waktu berpikir atau menulis buku, dan dengan begitu maka ada elemen berharga dalam perjuangan yang akan hilang.

Saya katakan bahwa setiap pernyataan yang menyebut adanya pemisahan kerja manual dan kerja pikiran di dalam gerakan revolu­sioner, yang memisahkan barisan aksi yang kerja kasar dan elit yang kerja pikiran, secara mendasar bukan pernyataan sosialis. Pernyataan itu bertentangan dengan salah satu tujuan utama dari gerakan sosialis, yang ingin mencapai penghapusan pemisahan kerja manual dan intelektual (tepuk tangan) bukan hanya dalam organisa­si tapi, lebih penting lagi, dalam masyarakat secara keseluruhan. Orang-orang sosialis revolusioner pada 50 atau 100 tahun yang lalu belum dapat melihat hal ini dengan jelas, seperti kita sekarang ini, saat sudah ada kemungkinan obyektif untuk mencapai tujuan itu. Kita sudah memasuki satu proses teknologi dan pendi­dikan yang memungkinkan tercapainya hal itu. Salah satu pelajaran berharga yang harus kita ambil dari kemunduran Revolusi Rusia, adalah jika pemisahan antara kerja manual dan kerja intelektual dipertahankan pada masyarakat yang sedang dalam transisi dari kapitalisme menuju sosialisme dalam bentuk lembaga, maka hasilnya pasti meningkatkan birokrasi dan menciptakan ketimpangan baru dan bentuk-bentuk penindasan manusia yang tidak sesuai dengan kemakmuran sosialis. (tepuk tangan)

Jadi kita harus mulai dengan menghapus sebisa mungkin setiap gagasan tentang pemisahan kerja manual dan kerja pikiran dalam gerakan revolusioner. Kita harus bertahan bahwa tidak akan ada teoretisi yang baik jika tidak terlibat dalam aksi, dan tidak akan ada aktivis yang baik jika tidak dapat menerima, memperkuat dan memajukan teori. (tepuk tangan)

Gerakan mahasiswa Eropa telah mencoba mencapai hal ini sampai tingkat tertentu di Jerman, Prancis dan Italia. Di sana muncul pemimpin-pemimpin mahasiswa agitator yang juga dapat, jika diperlukan, membangun barikade dan bertempur mempertahankannya, dan pada saat yang dapat menulis artikel bahkan buku teoretis dan berdiskusi dengan sosiolog terkemuka, ahli politik dan ekonomi dan mengalahkan mereka dalam bidang ilmu mereka sendiri. (tepuk tangan) Hal ini makin memperkuat keyakinan bukan hanya tentang masa depan gerakan mahasiswa tapi juga tentang masa ketika orang-orang ini sudah berhenti menjadi mahasiswa, dan harus berjuang di bidang lain.

Perlunya Organisasi Revolusioner

Sekarang saya ingin berbicara tentang aspek lain dari kesat­uan teori dan aksi yang sudah menjadi perdebatan dalam gerakan mahasiswa Eropa dan Amerika Utara. Saya secara pribadi yakin bahwa tanpa organisasi yang revolusioner, bukan suatu formasi yang longgar tapi sebuah organisasi yang serius dan permanen sifatnya, maka kesatuan teori dan praktek tidak akan bertahan lama. (tepuk tangan)

Ada dua alasan. Yang pertama berhubungan dengan asas dari mahasiswa sendiri. Status kemahasiswaan, hanya berlaku untuk jangka waktu yang singkat, tidak seperti buruh. Ia bisa menetap di universitas selama empat, lima, enam tahun, dan tidak ada yang dapat memperkirakan apa yang terjadi setelah ia meninggalkan universitas. Pada kesempatan ini saya sekaligus ingin menjawab salah satu argumen demagogis yang telah digunakan sejumlah pemim­pin partai-partai komunis di Eropa yang menentang perlawanan mahasiswa. Dengan nada sinis mereka mengatakan: "Siapa mahasiswa-mahasiswa itu? Hari ini mereka berontak, besok mereka akan menja­di bos yang menindas kita. Kita tidak perlu memperhitungkan aksi-aksi mereka dengan serius."

Ini adalah argumen yang tolol karena tidak mempertimbangkan transformasi revolusioner dari peranan lulusan universitas sekar­ang ini. Jika mereka melihat angka-angka statistik, maka mereka akan tahu bahwa hanya sebagian kecil dari lulusan universitas yang bisa menjadi kapitalis atau agen-agen langsung dari para kapitalis ini. Apa yang mereka khawatirkan mungkin saja menjadi kenyataan jika jumlah lulusan itu hanya 10.000, 15.000 atau 20.000 orang dalam satu tahun. Tapi sekarang ada satu juta, empat juta, lima juta mahasiswa, dan tidak mungkin kebanyakan dari mereka akan menjadi kapitalis atau manejer perusahaan karena tidak ada lowongan sebanyak itu untuk mereka.

Argumen demagogis ini ada benarnya. Lingkungan akademis memang memiliki konsekuensi tertentu terhadap tingkat kesadaran sosial dan aktivitas politik seorang mahasiswa. Selama ia tetap di universitas, maka lingkungannya mendukung aktivitas politik. Ketika ia meninggalkan universitas, lingkungan ini tidak ada lagi di sekelilingnya, dan ia makin mudah ditekan oleh ideologi dan kepentingan borjuasi atau borjuasi kecil (petty-bourgeoisie). Ada ancaman bahwa ia akan melibatkan dirinya dalam lingkungan sosial yang baru ini, apapun bentuknya. Ada kemungkinan terjadinya proses mundur ke posisi intelektual reformis atau liberal kiri yang tidak lagi berhubungan dengan aktivitas revolusioner.

Penting untuk mempelajari sejarah SDS Jerman, yang dalam hal ini adalah gerakan mahasiswa revolusioner yang paling tua di Eropa. Setelah dikeluarkan dari kalangan Sosial Demokrat Jerman sembilan tahun yang lalu satu generasi mahasiswa SDS yang militan meninggalkan universitas. Setelah beberapa tahun, dengan tidak adanya organisasi revolusioner, kebanyakan orang-orang militan ini, terlepas dari keinginan mereka untuk tetap teguh dan menjadi aktivis sosialis, tidak aktif lagi dalam politik dari sudut pandang revolusioner. Jadi, untuk memelihara kelanjutan aktivitas revolusioner ini, kita harus punya organisasi yang lebih luas jangkauannya dari organisasi mahasiswa biasa, sebuah organisasi di mana mahasiswa dan bukan mahasiswa dapat bekerja sama.Dan ada alasan yang lebih penting lagi, di balik kepentingan kita memiliki satu organisasi partai. Karena tanpa organisasi semacam itu, tidak akan dapat dicapai kesatuan aksi dengan kelas buruh industri, dalam pengertian yang paling umum sekalipun. Sebagai Marxis, saya tetap yakin bahwa tanpa aksi kelas buruh tidak akan mungkin masyarakat borjuis ini ditumbangkan dan itu berarti tidak mungkin juga dibangun masyarakat sosialis. (tepuk tangan)

Di sini sekali lagi kita lihat bagaimana pengalaman gerakan mahasiswa, pertama di Jerman, lalu Prancis dan Italia, sudah berhasil mencapai kesimpulan teoretis tersebut dalam praktek. Diskusi yang sama tentang relevan atau tidaknya kelas buruh industri bagi aksi revolusioner dilakukan setahun atau bahkan enam bulan yang lalu di negara-negara seperti Jerman dan Italia.Masalah ini ditempatkan dalam praktek bukan hanya oleh peristiwa revolusioner selama Mei-Juni 1968 di Prancis, tapi juga oleh aksi bersama mahasiswa di Turin dengan buruh Fiat di Italia. Ini juga diperjelas dengan usaha-usaha sadar dari SDS Jerman untuk melibatkan bagian dari kelas buruh di dalam agitasi mereka di luar universitas menentang perusahaan penerbit Springer dan kampanyenya dalam mencegah diberlakukannya undang-undang darurat yang akan mencegah kebebasan sipil.

Pengalaman seperti ini mengajarkan gerakan mahasiswa di Eropa Barat bahwa mereka harus menemukan jembatan dengan kelas buruh industri. Masalah ini memiliki sejumlah aspek yang berbeda dengan tingkatan yang berbeda pula. Ada masalah programatik yang tidak dapat saya jabarkan sekarang. Hal yang diungkapkan di sini adalah bagaimana mahasiswa dapat mendekati buruh, bukan sebagai guru, karena buruh tentunya menolak hubungan seperti itu, tapi dengan cara masuk ke dalam lapangan kepentingan yang sama. Terutama diuraikan masalah organisasi partai. Selain penga­laman kalah beberapa kali untuk membangun kolaborasi di tingkat rendahan dalam aksi-aksi langsung antara sejumlah kecil mahasiswa dan sejumlah kecil buruh, setelah tiga sampai delapan bulan, persekutuan itu akan hilang. Bahkan jika kalian memulai lagi dari awal, dan saat keseimbangan sudah tercapai, maka sedikit saja yang tersisa.

Kegunaan organisasi revolusioner yang permanen adalah untuk menyediakan integrasi timbal balik antara mahasiswa dan perjuan­gan kelas buruh oleh para pelopornya secara terus menerus. Ini bukan sekadar kesinambungan yang sederhana dalam batas waktu tertentu, tapi sebuah kelanjutan ruang antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda yang memiliki tujuan sosialis revolusioner yang sama.Kita harus kritis melihat apakah integrasi seperti ini memang mungkin secara obyektif. Melihat pengalaman di Prancis, Italia, dan sejumlah negara Eropa Barat lainnya, maka dengan mudah kita bisa bilang ya. Dan garis inipun dapat dipertahankan di Amerika Serikat. Dengan alasan-alasan historis yang juga tidak dapat saya uraikan sekarang, sebuah situasi khusus muncul di Amerika Serikat di mana mayoritas kelas buruh, yakni kelas buruh kulit putih, belum menerima gagasan sosialis tentang aksi revolu­sioner. Ini fakta yang tidak dapat ditandingi.

Tentu saja hal ini dengan cepat dapat berubah. Sejumlah orang berpendapat seperti itu di Prancis, hanya beberapa minggu sebelum tanggal 10 Mei 1968. Namun, bahkan di Amerika Serikat, ada minoritas dalam kelas buruh industri yang penting, yaitu buruh kulit hitam. Tak seorangpun bisa mengatakan bahwa setelah dua tahun terakhir mereka tidak dapat menerima gagasan sosialis atau tidak mampu menjalankan aksi revolusioner. Di sini paling tidak ada kemungkinan langsung terjadinya kesatuan antara teori dan praktek di sebagian kalangan kelas buruh.

Sebagai tambahan, kiranya penting untuk menganalisa kecen­derungan sosial dan ekonomi yang dalam jangka panjang akan meng­guncang ketidakpedulian politik yang platen dan konservatisme kelas buruh kulit putih. Pelajaran dari Jerman dengan lingkungan yang sangat mirip membuktikan bahwa hal itu mungkin terjadi. Beberapa tahun lalu di kalangan kelas buruh di Jerman mengendap stabilitas, konservatisme, dan integrasi masyarakat kapitalis yang tidak terguncang, sama seperti Amerika Serikat di mata banyak orang sekarang ini. Hal ini sudah mulai berubah. Kasus ini memperlihatkan bahwa pergeseran kecil di dalam perimbangan kekua­tan, yaitu penurunan tingkat ekonomi, dan serangan dari pengusaha terhadap struktur serikat buruh tradisional dan hak-hak dapat menciptakan ketegangan sosial yang mampu mengubah banyak hal.

Tugas saya di sini tidak lebih dari memberi informasi kepada kalian tentang masalah-masalah perjuangan kelas kalian sementara tugas kalian adalah menyadari bahwa kalian harus bergabung dengan buruh. Saya hanya akan menunjukkan satu di antara sekian banyak saluran tempat kesadaran sosialis dan aktivitas revolusioner dapat menghubungkan mahasiswa dan buruh, seperti ditunjukkan bukan hanya oleh Eropa Barat tapi juga oleh Jepang. Rangkaian penghubung ini adalah pemuda dari kalangan kelas buruh. Sebagai konsekuensi dari perubahan teknologi selama beberapa tahun terak­hir yang mempengaruhi struktur kelas buruh, sistem pendidikan borjuis tidak dapat mempersiapkan buruh-buruh muda, atau sebagian dari buruh muda ini, untuk memainkan peran baru dalam teknologi yang telah berubah bahkan dari sudut pandang para kapitalis sendiri. Amerika Serikat adalah contoh yang jelas tentang kehan­curan total dari pendidikan bagi buruh muda berkulit hitam yang tingkat penganggurannya sama tinggi seperti tingkat rata-rata pengangguran seluruh kelas buruh di masa depresi. Kenyataan ini memperlihatkan apa yang tengah terjadi di kalangan pemuda kulit hitam negeri itu. Ini hanyalah ekspresi dari kecenderungan umum yang mendikte kepekaan ekstrem terhadap segala sesuatu yang terjadi di kalangan muda. Kebusukan dan kemacetan sistem sosial sekarang ini jelas menunjukkan ketidakberpihakan para penguasanya kepada kaum muda. Para penguasa Prancis selama peristiwa Mei tidak membeda-bedakan antara mahasiswa, pegawai dan buruh muda. Mereka memperlakukan semuanya sebagai musuh.Contoh kongkret dari ini adalah insiden di Flins ketika terjadi demonstrasi besar. Setelah seorang anak sekolah dibunuh oleh polisi muncul kegelisahan besar. Polisi bergerak masuk dan mulai memerika para demonstran, memerika kartu identitas orang-orang yang lewat. Setiap orang yang berusia di bawah 30 tahun ditangkap karena dianggap potensial sebagai pemberontak, sebagai orang yang akan bergerak menghantam polisi. (tepuk tangan)

Jika kalian secara seksama membaca buku-buku sekarang, industri film dan bentuk-bentuk refleksi kenyataan sosial yang lain di dalam suprastruktur budaya selama lima atau sepuluh tahun terakhir, kalian akan lihat bahwa di samping semua pembicaraan yang palsu tentang kenakalan remaja, kaum borjuis telah menggam­barkan jenis pemuda yang dihasilkan sistemnya dan juga semangat memberontak dari kaum muda. Ini tidak terbatas bagi mahasiswa atau kelompok minoritas seperti orang kulit hitam di Amerika Serikat. Ini juga berlaku bagi buruh-buruh muda.Kiranya perlu dipelajari apa yang ada lingkungan buruh-buruh muda karena perjuangan memenangkan mereka kepada kesadaran sosia­lis, kepada gagasan-gagasan revolusi sosialis kelihatannya pent­ing bagi negeri-negeri Barat selama sepuluh sampai limabelas tahun mendatang. Jika kita berhasil mengangkat kaum muda yang terbaik menjadi sosialis revolusioner --saya pikir ini sudah mulai dilakukan di negeri-negeri Eropa Barat-- kita bisa yakin tentang kemajuan gerakan kita. Jika kemungkinan ini lepas dan kebanyakan orang muda berpihak ke kalangan ekstrem kanan, maka kita akan kalah dalam perjuangan yang menentukan dan akan masuk ke dalam liang kubur bersama sosialis Eropa dan gerakan revolusioner di tahun 1930-an.

Persatuan teori dan praktek juga berarti bahwa serangkaian gagasan kunci dari gerakan sosialis dan tradisi revolusioner telah ditemukan kembali sekarang. Aku tahu bahwa sebagian orang dalam gerakan mahasiswa di Amerika Serikat ingin menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Aku sepenuh hati setuju dengan setiap usulan yang menginginkan sesuatu yang lebih baik, karena apa yang telah dicapai oleh generasi-generasi sebelumnya juga kurang meyakinkan dari sudut pandang pembangunan masyarakat sosialis. Tapi penting juga aku utarakan peringatan. Jika kalian menyangka sedang menciptakan sesuatu yang baru, yang sebenarnya sedang dilakukan adalah mundur ke masa lalu yang jauh lebih terbelakang dari masa lalu Marxisme.

Semua gagasan baru yang dimajukan dalam gerakan mahasiswa di Eropa selama tiga atau empat tahun terakhir, dan menjadi populer di kalangan mahasiswa Amerika Serikat, sebenarnya sudah sangat tua umurnya. Alasannya sangat sederhana. Kecenderungan logis dari evolusi sosial dan kecenderungan kritik sosialis dikembangkan dalam jalur para pemikir besar abad 18 dan 19. Terlepas dari kalian suka atau tidak, hal itu memang benar, dan berlaku bagi ilmu sosial sekaligus ilmu alam yang rangkaian hukumnya dicipta­kan di masa lalu. Jika kalian ingin mengembangkan kecenderungan baru, kalian harus maju dari landasan yang merupakan hasil ter­baik dari generasi-generasi sebelumnya. Keinginan untuk senantiasa menciptakan sesuatu yang baru hanyalah satu aspek awal dari radikalisme mahasiswa. Ketika gerakan sudah berkembang menjadi besar dan bisa memobilisasi massa yang besar maka yang akan terjadi adalah sebaliknya seperti ditunjukkan para sosiologis Prancis ketika melihat kejadian bulan Mei 1968. Saat itu massa mahasiswa revolusioner yang luas ber­juang menemukan kembali tradisi sejarah dan akar-akar historis mereka. Mereka seharusnya sadar bahwa mereka akan lebih kuat jika mengatakan: perjuangan kami adalah perpanjangan dari perjuangan untuk kebebasan yang dimulai 150 tahun lalu, atau bahkan 2.000 tahun lalu ketika budak-budak pertama memberontak terhadap tuannya. Ini akan jauh lebih meyakinkan daripada mengatakan: kami melakukan sesuatu yang sama sekali baru yang terputus dari sejar­ah dan terisolasi dari keseluruhan masa lalu seakan masa lalu tidak pernah mengajarkan apa-apa kepada kita dan tidak ada yang dapat kita pelajari dari itu. (tepuk tangan)

Masalah ini akhirnya akan membawa aktivis mahasiswa kembali pada beberapa konsep historis dasar dari sosialisme dan Marxisme. Kita telah melihat bagaimana gerakan mahasiswa di Prancis, Jer­man, Italia dan sekarang Inggris kembali kepada gagasan-gagasan revolusi sosialis dan demokrasi buruh. Bagi seseorang seperti saya, sangat menggembirakan melihat bagaimana gerakan revolusion­er Prancis mempertahankan hak kebebasan berbicara, dan menghu­bungkannya dengan tradisi terbaik dari sosialisme. Pertemuan kalian sekarang ini juga memperbarui kembali tradisi internasion­alisme dari sosialisme lama dan Marxisme ketika kalian bilang bahwa perlawanan mahasiswa bersifat mendunia dan bahwa gerakan mahasiswa itu bersifat internasional. Ini adalah internasionalisme yang sama, dengan akar-akar dan tujuan yang sama seperti internasionalisme dari sosialisme, sama seperti internasionalisme dari kelas buruh. Masalah-masalah internasional yang dihadapi adalah masalah solidaritas dengan kawan-kawan kita di Meksiko, Argentina dan Brasil yang memimpin perjuangan besar, yang mengangkat revolusi Amerika Latin ke tingkat lebih tinggi setelah menderita kekalahan karena kepemim­pinan yang buruh, reaksi internal dan represi imperialis selama tahun-tahun belakangan ini. Kita harus menyanjung kekuatan maha­siswa-mahasiswa Mexico. (tepuk tangan) Dalam beberapa hari mereka telah mengubah situasi politik secara mendasar di negeri itu dan membuang topeng demokrasi palsu yang dipasang pemerintah Mexico untuk menerima jutaan dolar dari penonton-penonton Olimpiade. Sekarang setiap orang yang menonton Olimpiade akan tahu bahwa ia telah mengunjungi negeri di mana para pemimpin serikat buruh kereta apinya ditahan bertahun-tahun setelah masa tahanan mereka berakhir; negeri di mana banyak pemimpin politik kalangan kiri dipenjara bertahun-tahun tanpa pengadilan, di mana pemimpin mahasiswa dan ribuan milisi mahasiswa ditahan di penjara tanpa landasan hukum. Protes mereka yang heroik memiliki konsekuensi bagi masa depan politik Meksiko dan perjuangan kelas di negeri itu. (tepuk tangan)

Penting juga kiranya mengutarakan beberapa patah kata ten­tang mahasiswa tahanan di negeri-negeri semi kolonial lainnya, yang tidak pernah dibicarakan orang, seperti pemimpin mahasiswa Kongo yang telah ditahan selama hampir satu tahun karena mengor­ganisir sebuah demonstrasi kecil menentang perang Vietnam ketika wakil presiden Humphrey bertandang ke sana. Kita tidak boleh lupa bahwa pemimpin-pemimpin mahasiswa Tunisia yang ditahan selama dua belas tahun dengan alasan yang sama, memimpin sebuah demonstrasi. Duabelas tahun di penjara! Kita harus menyadarkan masyarakat agar kejahatan penindas seperti ini tidak akan terlupakan.

Akhirnya, kita tidak boleh lupa perjuangan melawan intervensi Amerika Serikat di Vietnam, yang tetap menjadi perjuangan utama di dunia sekarang ini. Dengan dimulainya negosiasi itu di Paris, tidak berarti bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membantu perjuangan kawan-kawan kita di Vietnam. Untuk itu, saya mengajak kalian ikut dalam aksi dunia yang dimulai oleh gerakan mahasiswa Jepang, Zengakuren, Federasi Mahasiswa Revolu­sioner Inggris bersama dengan Kampanye Solidaritas Vietnam, dan Komite Mobilisasi Mahasiswa di sini. Ini adalah Minggu Solidaritas untuk revolusi Vietnam, dari tanggal 21 sampai 27 Oktober. Minggu ini ratusan ribu mahasiswa, buruh muda dan revolusioner muda akan turun ke jalan bersamaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diajukan kawan-kawan Vietnam! Perlihatkan pada dunia bahwa di Amerika Serikat ada ratusan ribu orang yang menginginkan penarikan kembali pasukan Amerika dari Vietnam. Itu pasti akan berhasil. (terputus oleh tepuk tangan)

* * *

read more...

Indonesia Dalam Sistem Kapitalis Dunia

Umat manusia mempunyai sejarah yang panjang selama ribuan tahun. Dari sejarah yang panjang tersebut terdapat ciri-ciri pokok dan pola-pola umum untuk memahami dan melihat perkembangan manusia dan motif-motif yang menyebabkan kemajuan peradaban manusia. Setiap tahap dan pola masyarakat yang ada di bumi ini, termasuk masyarakat Indonesia harus dilihat dari perkembangan cara-cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana manusia menghidupi dirinya akan menentukan posisi dan kepentingannya dalam masyarakat, karena itu dapat ditentukan bahwa kepemilikan dari alat produksi merupakan akar, sebab, asal muasal dari motif-motif penindasan atau pembebasan umat manusia.

Sejarah manusia berkembang melalui tahap-tahap perkembangan sejarah masyarakatnya. Kapitalisme merupakan suatu tahap masyarakat produksi komoditi yang maju dan melimpah. Di mana pemegang modal menentukan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kekayaan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia yang ada di bumi sebetulnya cukup menghidupi seluruh umat manusia. Tapi di bawah hubungan masyarakat kapitalisme semua syarat-syarat kehidupan yang adil dan sejahtera bagi umat manusia di bumi dirampas untuk kenikmatan sekelompok golongan yang minoritas.

Sejarah ekspansi kapitalisme di Indonesia masuk berbarengan dengan kolonialisme dan imperialisme. Perkembangan ini menyebabkan tidak tuntasnya proses penaklukan feodalisme ke dalam sistem masyarakat yang lebih maju. Sisa-sisa kultur feodalisme tetap bertahan dan hidup untuk dimanfaatkan oleh kepentingan kelas dominan dari masyarakat yang lebih maju. Dalam proses penetrasi, akumulasi dan penyerapan masyarakat Indonesia dalam kapitalisme dunia, secara ekstrim melalui pemaksaan-pemaksaan dan persekongkolan dengan penguasa elit Indonesia di lingkungan militer dan birokrasi. Proses integrasi masyarakat Indonesia yang kaya sumber tenaga kerja dan sumber-sumber alam ke dalam sistem kapitalisme dunia diawali dengan tumbangnya pemerintahan koalisi konstitusional di bawah pemerintahan Presiden Sukarno. Tumbangnya koalisi pimpinan Sukarno merupakan syarat-syarat politik yang tidak terhindarkan dari strategi imperialisme untuk memusnahkan kekuatan-kekuatan politik masyarakat Indonesia yang menolak corak masyarakat kapitalis sebagai dasar dalam hubungan sosial masyarakat.

Dengan tumbangnya pemerintahan koalisi pimpinan Sukarno, dipasangkanlah rantai kapitalisme ke leher masyarakat Indonesia. Babak eksploitasi kapitalisme tersebut dilakukan dengan memanipulasi dan mengebiri alat-alat politik demokrasi yang ada seperti Parlemen, pemilu dan lima paket UU politik. Tapi pada substansinya ABRI-lah yang mengontrol semua ruang politik masyarakat dengan menciptakan suatu negara yang berwatak militeris-kapitalis. Militeris dalam mekanisme kontrol dan mempertahankan kekuasaan politik. Kapitalis dalam arti kepentingan-kepentingan yang di belanya. Dengan syarat-syarat ekonomi politik tersebut dimulailah suatu akumulasi modal dengan cara-cara primitif atas masyarakat Indonesia. Kaum buruh dan kekayaan alam dieksploitasi sehabis-habisnya dengan brutal untuk mengembangbiakkan induk-induk imperialis Jepang, Amerika, Korea Selatan, Inggris, Taiwan, Hongkong, Jerman, dll.
Konspirasi-konspirasi antarimperialis seperti APEC, NAFTA, AFTA, European Union (EU) diciptakan untuk semakin merangsang penghisapan dan mengoptimalkan perbudakan masyarakat di suatu bangsa untuk kepentingan perusahaan multinasional.

Masyarakat Indonesia di bawah rezim orde baru, kaum buruh khususnya, terserap ke dalam arus bah globalisasi kapital. Semua kongsi-kongsi perdagangan antarbangsa tersebut pada prinsipnya adalah salah satu jalan sistem kapitalisme untuk membagi-bagikan pasar buruh murah dan sumberdaya alam agar terhindar dari krisis dan tetap mempertahankan hegemoni politik mereka. Kompromi-kompromi di antara pemegang kapital multinasional dalam berbagai kongsi perdagangan regional adalah salah satu cara agar rivalitas akumulasi modal tidak meledak menjadi perang fisik terbuka dengan menggunakan operasi perang seperti PD I dan PD II. Desakan-desakan imperialispun tidak kuasa ditahan oleh bangsa-bangsa Dunia Ketiga dimanapun. Kebijakan perdagangan pemerintah dimanapun termasuk Indonesia lalu disesuaikan dengan paket deregulasi ekonomi sebagaimana tampak dengan dikeluarkannya peraturan yang membolehkan modal asing melakukan investasi 100% pada tahun 1994. Paket-paket deregulasi dan perundangan merupakan mega proyek dari Bank Dunia untuk mengintegrasikan dunia dalam hegemoni neoliberalisme. Jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia terus meningkat, seperti yang tergambar dari tabel di bawah ini :

JUMLAH INVESTASI ASING DI INDONESIA
(MILIAR $)

Negara 1990 1991 1992
Inggris 58 536 966
Hongkong 993 278 1.054
Jepang 2.241 929 1.390
Singapura 264 346 439
Korea Selatan 723 301 617
Taiwan 618 1.057 559
Negara lain 3.853 5.331 5.155
Total 8.750 8.778 10.180

ASAL USUL KAPITALISME DI INDONESIA

Indonesia adalah negeri yang strategis, yang memiliki syarat syarat untuk menjadi negeri yang makmur dan sejahtera; luas tanah dan laut, kekayaan alam, serta jumlah tenaga kerjanya melimpah (86.000.000 tenaga kerja). Letak geografisnya menguntungkan; terletak di antara dua benua (Asia dan Australia), serta diapit dua samudera, (Samudra Hindia dan Pasifik, pusat pertumbuhan ekonomi menjelang dan di abad ke-21 nantinya). Kebudayaannya kaya, beragam, dan bila berpapasan dengan kebudayaan rakyat negeri lain, bisa memberi syarat syarat bagi tumbuhnya masyarakat yang dinamik dan kuat.

Indonesia berpotensi membentuk kebudayaan rakyat dunia, satu satunya kebudayaan yang layak dikembangkan. Tiada alasan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang miskin, tidak adil, dan berkebudayaan cupet (parokial).

Masyarakat Feodal yang Lebih Mirip Masyarakat Penyakap (Tenancy)

Dalam sejarahnya, masyarakat Indonesia, pernah hidup dalam sistem feodal yang unik. Kami menyebutnya masyarakat penyakap. Masyarakat ini berkembang sebelum kapitalisme dicangkokkan oleh kolonialisme ke negeri ini. Karenanya belum dikenal pula industri modern, kapital finans, bank bank, organisasi administrasi modern, jaringan jalan tranportasi, komunikasi modern dan sebagainya.

Ciri ciri masyarakat Nusantara saat itu: perekonomian penyakapan, yang berbasis pada produksi pertanian, diorganisir dengan alat alat produksi sederhana, sehingga hasilnya terbatas untuk keperluan sendiri, sedikit untuk dipertukarkan, dan sebagian untuk upeti penguasa pusat (raja) melalui administratornya (lurah, wedana dan bupati), yang memperoleh tunjangan berupa sepetak tanah tak lebih dari 3 ha. Selain upeti, rakyat juga dikenakan penghisapan tambahan berupa kerja bagi negara-kerajaan dan bagi administratornya.

Tanah adalah milik Dewa/Tuhan, dan raja adalah utusan Dewa/Tuhan yang berhak atas penguasaan dan pemilikan tanah tersebut, dan dibagi bagi berupa petak-petak kepada sikep sikep, dan digilir pada kerik-kerik (calon sikep sikep), bujang bujang dan numpang-numpang (istilahnya beragam di beberapa tempat). Karenanya, penggarap tak dapat menggarap tanah secara luas. Teknologi rendah dengan tanpa mobilisasi pekerja besar besaran di tanah garapan, merupakan penyebab rendahnya hasil produksi. Hingga kini, sisanya masih ada: untuk menggarap tanah 0,5 ha saja diperlukan tenaga tambahan selain dirinya atau keluarganya.

Sistim giliran ini tidaklah bermakna ada keadilan dalam pemilikan tanah. Prakteknya, tanah dibagi secara diskriminatif: banyak yang hanya digilir pada keluarga dan kerabat dekat. Pemuda dan kaum perempuan mendapat giliran yang lambat atau tanah yang tidak subur dan beririgasi buruk (Sistim giliran inilah basis bagi terbentuknya budaya n'jilat ke atas, nginjek ke bawah).

Tekanan jumlah penduduk dibarengi dengan pemetakan-pemetakan tanah kecil menyulitkan adanya pemilikan tanah secara luas baik oleh penggarap maupun segelintir bangsawan. Jika pun ada mobilisasi tenaga kerja besar besaran, tujuannya hanya kerja paksa untuk proyek mercusuar negara kerajaan, layaknya di Mesir. Dengan begitu, kata bangsawan di sini bukanlah dalam pengertian bangsawan Eropa, Tiongkok, atau para pemilik hacienda (koloni perkebunan feodal) seperti di Amerika Latin atau Filipina. Tekhnologi rendah, hubungan sosial yang menindas pemilikan petak petak tanah sempit, dan ketiadaan bangsawan yang memiliki tanah luas dan tekanan penduduk menyebabkan sulitnya para bangsawan bertransformasi menjadi borjuis di landasan teknologi maju. Karenanya, gagal merangsang berkembangnya industri. Pembukaan bandar bandar dan pertukaran luar negeri adalah basis bagi tumbuhnya cikal bakal borjuis pesisir dengan syahbandar dan saudagar, calo-calo, serta tengkulak tengkulaknya. Namun melalui pajak pelabuhan yang disentralisir ketat oleh negara/kerajaan, kemudahan itu malah diarahkan bagi pertumbuhan teknologi demi kerajaan demi proyek-proyek mercusuar dan peperangan. Kepentingan kekuasaan itu yang kemudian menumpas cikal bakal masyarakat borjuis pantai yang pioner.

Penghisapan ekonomi dan penindasan politik ini telah membuat kaum tani memberontak melawan kekuasaan raja dan para bangsawan. Baik di masa kerajaan Mataram I (abad VIII IX), dan jauh sebelumnya, yakni masa Kerajaan Kediri (awal abad XI XIII) pemberontakan kaum tani yang dimanipulir Ken Arok serta pemberontakan pemberontakan kaum tani lainnya.

Kemunculan gerakan gerakan perlawanan pada setiap jaman harus dipandang sebagai lompatan kualitatif dari tenaga tenaga produktif yang terus berkembang maju (progressive) berhadapan dengan hubungan hubungan sosial yang dimapankan (conservative).

Merkantilisme, Kolonialisme/Imperialisme dan Pencangkokan Kapitalisme

Embrio kapitalisme mulai bersentuhan dengan masyarakat di Nusantara di awal abad ke 15 melalui merkantilisme Eropa. Perkembangan teknologi perkapalan di Eropa Selatan, memberi basis bagi embrio kolonialisme/imperialisme dan kapitalisme, terlebih seusai berhasil menjatuhkan monarki absolut. Tapi, pertumbuhan ini dimulai dalam bentuk paling primitif dan sederhana. Daerah operasinya terbatas di daerah pesisir dan kota besar, seperti Malaka dan Banten. Bentuk komoditinya bertumpu pada komoditi pertanian dan perkebunan, seperti tanaman keras atau rempah-rempah. Komoditi ini adalah kebutuhan pokok utama untuk industri farmasi di Eropa.
Tahun 1469 adalah tahun kedatangan ekspedisi mencari daerah baru yang dipimpin Vasco da Gama (Portugis). Tujuannya mencari rempah rempah yang akan dijual kembali di Eropa. Kemudian menyusul penjelajah Spanyol masuk ke Nusantara di tahun 1512. Penjelajah Belanda baru datang ke Nusantara tahun 1596, dengan mendaratnya Cornelis de Houtman di Banten. Selanjutnya didirikanlah kongsi dagang VOC (Verenidge Oost Indische Compagnie) tahun 1602.

Dalam waktu singkat kapital dagang Belanda menguasai Nusantara. Banten dikuasai, sehingga Belanda dapat mengontrol pintu barat Nusantara, dan Makasar dikuasai agar mereka bisa mengontrol wilayah timurnya. Di Jawa, kekuasaan raja raja feodal dapat mereka runtuhkan, dan menjadikan mereka antek kolonialisnya, dan keharusan membayar contingent, pajak natura.

Kekuasaan Belanda ini terinterupsi 4 tahun dengan berkuasanya kolonialisme Inggris sampai tahun 1813. Kolonialisme Inggris masa Raffles, adalah tonggak penting hilangnya konsep pemilikan tanah oleh kerajaan. Dalam konsep Inggris, tanah bukan milik Tuhan yang diwakilkan pada raja, tapi milik negara. Karenanya, pemilik dan penggarap tanah harus membayar landrente (pajak tanah) pajak ini mengharuskan sistim monetasi dalam masyarakat yang masih terbelakang sistim monetasinya, sehingga memberi kesempatan tumbuhnya renten dan ijon.

Pengganti Raffles, Daendels, Gubernur Kolonial Belanda, meneruskan kebijakan itu. Wilayah Nusantara jatuh lagi ke tangan Belanda. Politik mereka dijalankan dengan tetap mempertahankan kapitalisme kolonial yang primitif; bahkan tahun 1830-1870 pemerintah Belanda menyelenggarakan tanam paksa (cultuurstelsel). Hal ini dikarenakan kebangkrutan kas mereka, yang selama ini dihabiskan untuk menumpas perlawanan perlawanan rakyat di Nusantara dan perang pemisahan Belgia. Ciri ciri tanam paksa ini berupa :

1. Kaum tani diwajibkan menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa, yaitu tebu, kopi, teh, nila, kapas, rosela, dan tembakau; kaum tani wajib menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah Belanda;
2. Perubahan (baca:penghancuran) sistim pengairan sawah dan palawija;
3. Mobilisasi kuda, kerbau dan sapi untuk pembajakan dan pengangkutan;
4. Optimalisasi pelabuhan, termasuk pelabuhan alam;
5. Pendirian pabrik pabrik di lingkungan pedesaan, pabrik gula dan karung goni;
6. Kerja paksa atau rodi atau corvee labour untuk pemerintah;
7. Pembebanan berbagai macam pajak.

Hindia Belanda, Ajang Kolonialisme/Imperialis

Pada pertengahan abad-19 terjadi perubahan di Negeri Belanda, yaitu menguatnya kaum kapital dagang swasta seusai mentransformasikan monarki absolut menjadi monarki parlementer dalam sistim kapitalisme terjadi pula perubahan di Nusantara/Hindia Belanda. Akumulasi kapital yang dimiliki kapitalis dagang ini memberi basis perluasan ekspansi modalnya di Hindia Belanda, menuntut peran kekuasaan modalnya lebih besar daripada negara.

Logika modal seperti itu wajar, agar bisa mulus bertransformasi menjadi kapitalis industri swasta, mengerosi monopoli negara lebih cepat. Namun, monopoli negara ini tidak berarti state qua state, negara demi negara, atau negara menciptakan kelas, karena logika modal, menyatakan bahwa negara adalah alat kaum modal--cepat atau lambat, kaum kapital akan mengerosi campur tangan negara, terutama untuk monopoli produksi, perdagangan dan keuangan.

Perubahan syarat syarat kapitalisme ini pun menuntut perubahan dalam metode penghisapan dan sistem politiknya: dari politik dagang kolonial yang monopolistik ke politik kapital dagang industri yang bersifat persaingan bebas, sebagai akibat tuntutan swastanisasi oleh kelas borjuis yang baru berkembang. Metode penghisapan baru yang lebih modern ini, menuntut tersedianya tenaga produktif yang lebih modern tanah jarahan yang lebih luas (yaitu Sumatera), perubahan dan pembangunan sistim irigasi yang lebih modern, tenaga kerja yang lebih banyak, terampil, dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan hubungan produksi pengupahan; bahkan perubahan dalam suprastruktur, seperti hukum poenale sanctie, birokrasi, bahasa, pendidikan, bacaan dan terbitan. Di sinilah awal kelahiran kaum buruh di Hindia Belanda yang berkesadaran baru pula. Ciri cirinya :

1. Munculnya kaum buruh upahan dengan sistem kerja industri kapitalis di tanah jajahan,
2. Bertebarannya pabrik pabrik, terutama pabrik gula, karung goni tekstil, kelapa sawit dan tembakau yang dimiliki kapitalis swasta Belanda dan bangsa Eropa lainnya dan belakangan minyak serta barang galian,
3. Perubahan dan pembangunan sistim pengairan baru,
4. Mobilisasi tenaga kerja dalam selubung transmigrasi,
5. Dikikisnya basis produksi feodal (penyakapan),
6. Lahirnya lembaga lembaga pendidikan modern,
7. Lahirnya sistim yuridis baru yang belum sepenuhnya mengemban ideologi liberal,
8. Alat propagandanya manipulasi humanisme kaum sosial demokrat kanan politik etis.

Di masa kapitalisme, kaum buruh upahan dengan produksi yang dihasilkannya pengolahan tanah, perubahan sistim irigasi, penggunaan kerbau, sapi dan kuda sebagai alat bajak dan alat angkut tambahan, mesin, pabrik, kapal laut, roda, kereta api, bangunan pabrik, jembatan dll., yang bermuara menjadi barang dagangan plus kesadaran dan tindakan politiknya kesadaran membaca, berorganisasi, kursus, rapat, demonstrasi, pertemuan umum, persatuan, forum, debat, polemik, perpecahan, pengrahasiaan, dan akhirnya pemberontakan, revolusi adalah tenaga tenaga produktif yang terus melimpah.

Itulah wajah cara produksi kapitalis yang bersifat menghisap/menindas di Hindia Belanda, dan sedang mengalami perlawanan. Kemudian setelah sukses mengikis monopoli negara atau memperlancar swastanisasi, ekspor kapital kapitalisme berkembang lebih jauh ke tahap imperialisme. Artinya, kapitalisme dalam momen tertentu telah menghilangkan kontradiksi di negeri asalnya, namun kontradiksi kelas kemudian jadi meluas ke tanah jajahan dan kompleks. Itulah tanda dari konsekuensi hubungan sosial produksi kapitalis yang memiliki potensi mendapatkan perlawanan dari rakyat tanah jajahan dan rakyat yang sadar di negeri asalnya. Tanda tanda berkembangnya kapitalisme ke imperialisme di tanah jajahan yaitu :

1. Pemusatan produksi dan modal berkembang pesat, hingga menciptakan monopoli-monopoli yang berperan menentukan dalam kehidupan ekonomi,
2. Paduan kapital bank dan industri. Di atas kapital finans ini dikembangkan oligarki finans,
3. Ekspor kapital memperoleh arti penting yang luar biasa berbeda dengan ekspor barang dagangan (komoditi),
4. Pembentukan serikat serikat kapitalis monopoli internasional yang membagi dunia di kalangan mereka sendiri,
5. Pembagian wilayah atas seluruh dunia di antara negara negara kapitalis dalam tahap tertentu sudah diselesaikan.

Di atas syarat syarat tersebut, justru gerakan rakyat menunjukkan elannya dalam praktek revolusi sejak akhir abad 19 hingga saat ini. Artinya, terbukti bagaimana gerakan rakyat, sebagai lompatan kualitatif dari tenaga tenaga produktif, terjadi pada tahap imperialisme. Perkembangan kapitalisme, persaingan bebas ke kapitalisme monopoli akhirnya menunjukan bahwa kaum borjuasi selain berhadapan dengan kaum buruh dalam negeri, juga berhadapan dengan seluruh rakyat di tanah tanah jajahannya. Ia pun menunjukkan tentang perjuangan yang dipimpin kaum buruh pada masa imperialisme.

ZAMAN PERGERAKAN DAN PERJUANGAN PEMBEBASAN NASIONAL

Realitas obyektif di atas merupakan syarat material bagi sistim kapitalis dapat berkembang dalam masyarakat Hindia Belanda, sehingga memungkinkan munculnya kesadaran rakyat. Revolusi di Cina di bawah Sun Yat Sen, kebangkitan kaum terpelajar Turki, dan Revolusi Rusia (Oktober 1917) memberi pengaruh pada kesadaran kaum terpelajar negeri jajahan.

Pergerakan nasional modern Indonesia diawali dengan kemunculan serikat buruh, salah satunya, yaitu ISDV yang didirikan pada tahun 1914, secara sistematis mengajarkan pengetahuan progresif kepada para aktivis buruh dan menjadi senjata material dalam perjuangan pembebasan. Pada tanggal 23 Mei, 1920, berdirilah untuk pertama kalinya di Asia, sebuah partai kaum radikal, yakni Perserikatan Komunist Hindia (PKI). Partai ini lahir, ketika imperialisme di tanah jajahannya telah melahirkan kaum buruh, dan sekaligus di dalam masyarakat yang masih mempertahankan sisa sisa feodal. Sementara organisasi organisasi lain semacam SI (Sarekat Islam), BO (Boedi Oetomo) dan lain lain, tidak mampu membaca dan memanifestasikan kesadaran perlawanan rakyat.
Perjuangan pembebasan dalam menentang imperialisme mencapai puncaknya pada pemberontakan nasional 1926/1927 yang berakhir dengan kekalahan. Sekitar 13.000 pejuang dibuang ke Boven Digul oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Salah satu sebabnya adalah ketidakmampuan kaum radikal dalam mengkonsolidasikan kekuatan kekuatan potensial rakyat, yaitu kaum buruh, kaum tani, dan kaum tertindas lainnya. Sehingga kekuatan kaum radikal sendiri tidak cukup kuat untuk menghadapi aparat militer Pemerintah Kolonial.

Satu pelajaran yang harus kita ambil adalah bahwa perjuangan bersenjata adalah kebutuhan nyata massa dan merupakan kulminasi dari situasi revolusioner perlawanan rakyat terhadap watak negara kolonial, dengan aparat kemiliterannya, yang selama ini melakukan penghisapan/penindasan terhadap segala bentuk perlawanan rakyat.
Dengan demikian, kekalahan perlawanan 1926/1927, adalah kekalahan gerakan pada umumnya. Sejarah perjuangan ternyata bergerak maju. Kekalahan gerakan pembebasan nasional tidak serta merta menyurutkan perjuangan.

Pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Ir. Sukarno. PNI berwatak kerakyatan dan garis massa. Sisa sisa kaum progresif yang masih hidup lalu bergabung dengan PNI, sebagai alat perlawanan kolonialisme. Dukungan yang luas atas PNI membuat penguasa harus mengirim para aktivis PNI ke penjara, termasuk Sukarno. Aktivitas revolusioner yang dilakukan oleh kaum radikal tetap dilanjutkan dengan gerakan bawah tanah. Di bawah kondisi yang represif, terbitan dan pertemuan gelap lainnya terus dijalankan.

Ketika fasisme mulai merambah Eropa dan Asia, konsistensi perjuangan pembebasan tetap terjaga terus-menerus. Kaum radikal kembali mengkonsolidasikan kekuatan kekuatan rakyat dengan membentuk Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) di bawah pimpinan Amir Sjarifudin. Pada tahun 1939 Gerindo bersama-sama Parindra dan PSII membangun suatu front bersama untuk menghadapi fasisme. Front tersebut bernama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Dengan GAPI kaum radikal berharap dapat menggunakan perjuangan anti fasisme sekaligus perjuangan anti kolonialisme.
Perang Dunia Kedua Adalah Perang Kaum Imperialis. Pada tahun 1939, Perang Dunia II meletus ketika Jerman di bawah Hitler menyerbu Polandia. Jepang lalu menyerbu Hindia Belanda dan mengusir kekuasaan Belanda, digantikan dengan pemerintahan administrasi militer. Kerja paksa (romusha) diberlakukan untuk membangun infrastruktur perang, seperti pelabuhan, jalan raya, dan lapangan udara tanpa diupah. Serikat buruh dan partai politik dilarang. Yang diperbolehkan berdiri hanya organisasi boneka buatan pemerintah militer Jepang seperti Peta, Keibodan dll.

Sebab sebab dari timbulnya PD II adalah persaingan di antara negara negara imperialis untuk memperebutkan pasar dan sumber bahan baku. Siapapun yang menang maka kemenangannya adalah tetap atas nama imperialisme. Walaupun kaum radikal mengalami jatuh bangun dalam perjuangannya, namun garis perjuangan anti fasis tetap dipertahankan. Kaum radikal dengan melalui organisasi organisasi pergerakan bawah tanah mulai membentuk Gerakan Anti fasis (Geraf), Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom), dan sebagainya.

Amir Sjarifudin, sebagai orang yang paling konsisten anti fasisme ditangkap dan dipenjarakan pada tahun 1943. Di lain pihak, sebagian besar kaum priyayi justru tidak mengambil praktek politik konfrontatif terhadap fasisme Jepang. Kompromi, konsesi, dan kolaborasi terhadap fasis Jepang menjadi bagian dari politik elit kaum feodal. Sementara kaum demokrat liberal terpaksa harus menjalankan taktik politik kooperasi dengan pemerintahan militer Jepang.

Revolusi Agustus 1945

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Sukarno Hatta yang masih ragu ragu berhasil dipaksa oleh kaum muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan dimungkinkan karena adanya kevakuman kekuasaan. Kevakuman kekuasaan tersebut disebabkan kekalahan Jepang dalam PD II, sementara pasukan sekutu belum datang. Momentum kekosongan kekuasaan negara ini yang membuat proklamasi dapat dibacakan, berkat inisiatif dan keberanian dari kaum muda.

Proklamasi pada tahun 1945, juga didasari pada patriotisme bahwa kemerdekaan tidaklah boleh sebagai pemberian dari Jepang atau hadiah dari Sekutu, tapi berkat kepemimpinan dari para pejuang Indonesia. Revolusi pembebasan nasional tahun 1945 ternyata gagal menghasilkan demokrasi yang sejati bagi rakyat. Hal ini disebabkan karena kekuatan rakyat yang diorganisir oleh kaum radikal kerakyatan gagal mengambil kepemimpinan dalam perjuangan pembebasan nasional. Revolusi Agustus '45 memang berhasil mengusir imperialis fasis Jepang dan menghalau imperialisme Belanda yang berusaha untuk kembali menjajah.

Namun, sebelum kekuatan kekuatan rakyat mampu dikonsolidasi-kan oleh kaum radikal guna membentuk pemerintahan koalisi nasional, Amerika telah mengambil inisiatif untuk menggagalkannya dengan memperalat kekuatan kekuatan politik yang ada di Indonesia. AS dengan dukungan beberapa sekutunya di Indonesia lalu membuat skenario teror putih dengan menghancurkan kaum radikal dan frontnya.

Suksesnya skenario AS untuk menjalankan red drive proposal (proposal politik untuk melenyapkan kekuatan kekuatan rakyat) sebenarnya juga merupakan produk tidak adanya unity of command antara kekuatan kekuatan rakyat yang ada di dalam negeri dengan yang di luar negeri. Hal ini masih ditambah lagi dengan ketidakmampuan kaum radikal dalam mengarahkan sasaran perjuangannya ke arah kaum demokrat liberal/borjuasi dan imperialis, setelah kaum fasis dikalahkan pada PD II.

Dengan peristiwa tersebut, situasi revolusioner mencapai anti klimaksnya. Hal ini hanya melicinkan jalan menuju persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) pada 2 November 1949. Dengan adanya persetujuan KMB, imperialisme Belanda memperoleh konsesi di lapangan ekonomi, politik, militer, dan kebudayaan. Revolusi Agustus '45 yang adalah berwatak revolusi borjuis demokratik, hanya berhasil sebagai revolusi pembebasan nasional (yakni berhasil mendirikan Republik Indonesia), namun gagal mendirikan pemerintahan kerakyatan.

PENUMPULAN KEKUATAN RAKYAT

Ketidakmampuan gerakan rakyat progresif untuk memanfaatkan parlemen dan eksekutif serta kegagalan untuk mengkonsolidasikan kekuatannya (dalam hal taktik/strategi dan organisasi) guna memanfaatkan momentum politik merupakan pertanyaan paling prinsipil tentang fungsi dari mesin mesin politik progresif, yakni sampai sejauh mana, dan bagaimana jalan keluarnya, bila parlemen tidak lagi mampu menahan gejala setahap kemenangan dalam mengatasi kontradiksi kontradiksi di dalam masyarakat. Di Indonesia, fungsi parlemen berhenti ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Namun, pada hakekatnya, ia hanya sebagai pertanda saja dari kegagalan mesin mesin politik borjuis di hadapan aparat kemiliteran dan birokrasi warisan kolonial yang bernama tentara. Ia merupakan puncak dari akumulasi kekuatan militer. Militer Indonesia, yang cikal bakalnya adalah rakyat, berhasil dikooptasi oleh para pimpinan tentara regular yang berlatarbelakang KNIL (bentukan Belanda) dan PETA (bentukan Jepang), setelah melewati beberapa tahap. Untuk itu ada baiknya kita memperhatikan peringatan di bawah ini.

“Militerisme tidaklah spesifik milik kapitalisme. Militerisme sangatlah lazim di dalam masyarakat yang tatanan sosialnya terbagi ke dalam kelas kelas, dan kapitalisme adalah tatanan sosial yang terakhir, pada saat ini. Kapitalisme, sebagaimana layaknya tatanan sosial yang membagi masyarakat ke dalam kelas kelas, membangun secara khusus berbagai macam militerismenya. Tahap perkembangan kapitalis sangat sesuai dengan bentuk tentara yang memberikan pelayanan secara menyeluruh, yakni tentara, yang walaupun basisnya dari rakyat, bukanlah tentara rakyat tapi tentara yang memusuhi rakyat, atau paling tidak sedang dikembangkan ke arah itu. Dalam dirinya, anti militerisme tidaklah harus berwatak kerakyatan dan progresif, sebagaimana juga militerisme itu tidaklah spesifik borjuis atau kapitalis. Tapi, dalam hal ini, kita harus meyakinkan diri kita bahwa anti militerisme kita ada dalam negara kapitalis. Permasalahan dalam perjuangan menentang militerisme di dalam negeri lebih sederhana dan jauh lebih menjanjikan. Tujuannya yang jelas adalah pelucutan senjata, pelucutan senjata kekuasaan negara secara efektif dan tanpa syarat, dan metodenya tergantung pada kondisi politik masing masing negeri. Perjuangan tersebut, dan kebutuhan untuk mengkongkretkan perjuangan tersebut, haruslah ditekankan kepada rakyat setiap harinya terutama di negeri negeri di mana sangat terbiasa bahwa tentara menindas kaum buruh ketika mereka mogok atau melancarkan demonstrasi politik. Akan tetapi, seluruh agitasi kita menentang kapitalisme diarahkan untuk menentang segala manifestasi kapitalisme, yang jelas bentuk kongkretnya. Kita mampu, dalam tingkatan tertentu, menentukan ruang perjuangan anti militerisme sebagai sesuatu yang khusus, bersamaan dengan perjuangan politik secara umum, bersamaan dengan perjuangan serikat buruh, untuk maksud tersebut bahkan bersamaan dengan perjuangan dalam bidang pendidikan dan koperasi sekali pun. Bila disederhanakan: kita anti militeris sejauh kita anti kapitalis”.

Kemenangan tentara kapitalis diawali dengan program rasionalisasi angkatan bersenjata. Program tersebut pada hakekatnya adalah untuk menjadikan militer Indonesia (ABRI) sebagai satu satunya pemegang otoritas dari kekuatan bersenjata, tak boleh ada tandingan tentara rakyat yang populer di hadapan rakyat. Inilah kemenangan pertama mereka. Kemudian pada 1957, mereka mengumpulkan kemenangan lain di lapangan ekonomi, ketika mereka menguasai perusahaan perusahaan imperialis dengan merebutnya dari kekuasaan kaum buruh Indonesia. Periode ini penting untuk dicatat, karena dengan demikian kita bisa mengetahui perkembangan struktur penindasan di Indonesia. Para jendral yang bertanggung jawab terhadap perusahaan perusahaan yang dinasionalisasi ternyata kemudian memanfaatkannya untuk membangun basis ekonomi bagi kalangan mereka sendiri. Selain itu, kelompok borjuis lain, di kalangan tentara, klik Suharto, yang menjalin kerjasama dengan borjuis seperti Sudono Salim dan Bob Hasan, dibiarkan membangun kekuatan ekonomi dan politiknya. Dalam situasi dimana imperialisme sudah mempunyai agen agen politiknya dan membaur dengan sisa sisa feodal dan kaum borjuasi komprador, masih terdapat ilusi tentang tentara yang konstitusional dan pro rakyat. Salah tafsir ini mengingkari bahwa ABRI, yang cikal bakalnya rakyat, telah dikooptasi oleh kaum reaksioner. Peristiwa Provokasi Madiun (1948), percobaan kudeta militer (17 Oktober 1952), dan perampasan perusahaan perusahaan asing yang telah dikuasai oleh kelas buruh (program nasionalisasi), dan pemberontakan Permesta pada tahun 1957 membuktikan bahwa Angkatan Darat mulai mempunyai tendensi tendensi akan kekuasaan politik. Tendensi ini makin nampak jelas ketika mereka membuat Badan Kerjasama Buruh Militer, Pemuda Militer dan dimasukannya ABRI sebagai golongan fungsional, jadi dapat dipilih tanpa pemilu. Ini semua merupakan bentuk kongkret dari penjabaran konsep Jalan Tengah dari Nasution, bahwa ABRI harus menjadi kekuatan sosial politik. Konsep ini yang kemudian dikembangkan oleh Jendral Suharto menjadi Dwi Fungsi ABRI. Dalam kondisi yang semacam itu, sudah seharusnya kaum radikal memprioritaskan kerja kerja politik untuk lebih mempertajam kontradiksi antara rakyat versus kaum borjuis reaksioner yang menguasai negara. Namun dalam prakteknya, kaum radikal justru mencari musuh lain yaitu, tentang tugas penggulingan imperialisme. Apakah keberadaan imperialisme itu nyata, kami pikir kita harus setuju bila ada yang berpendapat :

“Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Indonesia telah dan merupakan subyek dari kungkungan kekuasaan ekonomi imperialis pada tingkat yang umum atau makro. Perlu kiranya aku nyatakan kembali argumen yang lebih memiliki konteks historis: Indonesia, yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda (dan pendudukan Jepang), adalah Indonesia yang terbelakang dan ekonominya belum terindustrialisasi, serta yang tidak sanggup bersaing dengan negeri negeri kapitalis besar. Ekonominya hanya sanggup berkembang di sekitar ruang yang telah dimiliki sebelumnya. Imperialisme tidak mencampurinya secara langsung, akan tetapi memanfaatkan keterbelakangan ekonominya.
Sehubungan dengan campur tangan imperialis, sejarah Indonesia memiliki aspek yang unik. Perang Dunia II menghancurkan signifikansi posisi Belanda sebagai negeri imperialis. Jepang tidak hanya sekadar menduduki Indonesia, tapi juga menghancurkan basis modal ekonomi dan hegemoni politik Belanda, terlebih-lebih negeri Belanda sendiri diduduki Jerman dan dijadikan ajang peperangan. Belanda tidak bisa memulihkan martabat politiknya di Indonesia, walalupun ia turut serta dalam peperangan melawan Jepang. Sebagaimana juga Inggris dan Amerika, yang sebelumnya telah terkalahkan. Walhasil, walaupun Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya, dan kehadiran sebab kepentingan ekonomi Belanda bisa dipulihkan, namun tidak terdapat dominasi mutlak ekonomi neo kolonial Belanda terhadap Indonesia. Apalagi pada tahun 1957 58, kehadiran ekonomi Belanda mutlak amblas.

Dan, apa pun penyebabnya, kehancuran ekonomi Belanda di Indonesia tidak digantikan oleh dominasi ekonomi neo kolonial Inggris atau pun Amerika. Sementara itu, karena ketidakmampuannya untuk bersaing, Indonesia sendiri tidak bisa memanfaatkan ruang yang tersedia baginya.

Sebagai negeri yang baru merdeka, Indonesia hanya memiliki kelas kapitalis (atau tuan tanah) yang, secara ekonomi dan politik, lemah. Di samping itu tidak ada kelas kapitalis asing yang, secara ekonomi dan politik, dominan. Indonesia tidak lain merupakan bagian yang dikuasai dan diperas oleh sistim imperialis, sebagaimana juga negeri negeri Dunia Ketiga lainnya. Akan tetapi IMPERIALIS TIDAK PUNYA AGEN apakah itu boneka atau pun sekutu YANG EFEKTIF, SAYA ULANGI, EFEKTIF di negeri ini.

Tidak berlebihan kiranya bila dikatakan bahwa memang benar kelas kapitalis dan pemilik tanahlah, yang secara ekonomi keseluruhan, tidak signifikan seperti di Eropa (termasuk Rusia sekali pun), Cina, Amerika Latin, dan Filipina pada zamannya yang berkuasa. Aku sepenuhnya yakin bahwa tradisi pergerakan nasional adalah radikalisasi dari hegemoni ideologi pra borjuis, sehingga sanggup memojokkan kekuatan borjuis, tapi menguntungkan kaum radikal. Hal tersebut bisa terjadi karena kepemimpinan politik, baik yang progresif atau pun yang patron telah berhasil mengangkat gagasan klien kolektif (kebersamaan persaudaraan) sebagai dasar bagi kejayaan Marhaen dan Rakyat (pakai huruf besar M dan R).

Ketika Tentara mulai bicara soal kekuasaan politik, mereka mulai terbagi dalam faksi faksi. Tentu saja faksi faksi di dalam tentara tersebut tidak sepenuhnya solid. Mereka sebenarnya terdiri dari tiga kelompok Faksi Dewan Jendral, Faksi Suharto, dan Faksi Nasution yang masing masing memiliki potensi dan penilaian sendiri terhadap kekuasaan Sukarno. Untuk menghadapi Sukarno dan para pendukungnya, mereka kemudian membentuk aliansi-aliansi tumpang tindih dengan kekuatan kekuatan sipil anti Sukarno. Pengambilalihan perusahaan perusahaan asing pada tahun 1957 oleh tentara juga berarti kekalahan partai partai konservatif, dan dalam beberapa hal, kekalahan organisasi organisasi politik kaum borjuis dan kaum pemilik tanah Indonesia. Partai-partai tradisional kehilangan inisiatifnya dalam menghadapi Angkatan Bersenjata dan Sukarno. Terlebih-lebih, ruangan telah terbuka bagi perluasan kapitalis bersenjata karena mereka kini telah menguasai perusahaan perusahaan bekas milik Belanda. Dalam hal ini, pertanyaan yang harus diajukan : apakah PADA MASA INI tentara sesungguhnya sedang mempraktekkan kebebasan relatif mereka terhadap kelas yang dominan secara ekonomi? Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang harus diteliti:

Pertama, pada akhirnya, kaum borjuis Indonesia beserta para penghisap di pedesaan, yaitu para pemilik tanah dan birokrat, tergantung kepada tentara untuk mempertahankan dirinya dalam menentang kemajuan gerakan rakyat. Para tuan tanah dan borjuasi telalu lemah posisinya dalam menghadapi gelombang gerakan rakyat.
Kedua, Angkatan Bersenjata Indonesia sesungguhnya diciptakan oleh revolusi nasional, gerakan yang melibatkan multi kelas. Hal ini tidak saja tercermin dari komposisi dalam tubuh Angkatan Bersenjata, tetapi, yang terpenting, kurangnya identitasnya terhadap satu kelas di Indonesia.

Ketiga, dengan menggunakan senjatanya, banyak sekali seksi seksi di ketentaraan yang telah aktif sebagai kapitalis. Kita tahu jelas bahwa panglima panglima daerah banyak yang melibatkan dirinya dalam penyelundupan dan/atau bekerja sama dengan pengusaha pengusaha setempat. Kemenangan tentara dalam mengambilalih perusahaan perusahaan Belanda, yang tadinya telah dikuasai oleh kaum buruh, mengandung dua aspek penting. Pertama, menciptakan ketergantungan politik borjuis sipil kepada tentara, yang setuju dengan keterlibatan tentara dalam menghadapi gerakan kaum radikal. Dengan demikian memberikan peluang bagi Angkatan Bersenjata untuk melakukan serangan politik yang luas.

Kedua, melapangkan jalan bagi fraksi kapitalis bersenjata dalam bekerjasama dengan borjuis pribumi yang telah ada, yang lemah secara politik, dan tidak bersenjata. Dengan kata lain, lebih mempercepat proses keterlibatan komersial perwira perwira tentara.

Di dalam kelas kapitalis itu sendiri, sudah lama terdapat pertentangan historis, yang tumbuh akibat kelemahan politik ketika menghadapi gerakan revolusioner pengusaha kecil sebelum kemerdekaan. Pertentangan tersebut adalah antara kapitalis yang BERSENJATA dengan yang TIDAK BERSENJATA. Di dalam Angkatan Bersenjata pun terjadi pemilahan antara jendral jendral yang berpolitik, yang satu mewakili kepentingan kapitalis bersenjata, dan yang lainnya mewakili kepentingan Angkatan Bersenjata sebagai suatu institusi. Sampai sekarang, kedua faktor tersebut masih ada. Inilah persoalan yang harus dihadapi oleh generasi kapitalis paska 65, yakni menghadapi para kapitalis dari kalangan oligarki kerabat dekat Istana, dalam hal ini pemerintahan Suharto. Pertentangan tersebut akhirnya dapat diselesaikan, dengan kemenangan mereka yang paling dominan dalam penggulingan kekuasan Sukarno dan para pendukungnya di tahun 1965 66. Penghancuran fisik gerakan rakyat yang sadar politik HANYALAH satu satunya jalan untuk memperoleh keunggulan politik. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk selalu mengintip setiap kebangkitan gerakan yang berbau kerakyatan. Hal yang pertama tama harus ditekankan adalah bahwa kapitalis bersenjata, sebagai suatu fraksi kelas, sesungguhnya belum banyak makan asam garam. Pada akhir tahun '50 an, berlangsung dua proses:

Pertama, tumbuhnya kelompok kapitalis bersenjata yang, secara sosiologis, barisan depannya adalah Suharto. Menyebut Suharto, karena kelompoknya lah, sepanjang yang bisa ditemukan, yang pertama tama memiliki bank dan perusahaan ekspor impor sendiri, serta yang menjalin kontak kontak luar negerinya sendiri, seperti dengan Malaysia.
Kedua, semakin tersingkirnya kepemimpinan tentara yang cenderung ingin membebaskan diri dari kepemimpinan politik kelas borjuis yang lemah dan terpecah belah. Nasution dan lain lainnya mulai mengklaim KEPEMIMPINAN POLITIK atas negeri ini. Perwira tentara seperti Nasution tidaklah bermaksud membuat negara mandiri, akan tetapi ingin diterima sebagai pemimpin politik oleh kekuatan kekuatan sosial sejenis yang didukung oleh partai partai konservatif unggulan. Oleh karena itu, di masa Orde Baru, ia lebih dekat hubungannya dengan partai partai lama kapitalis tak bersenjata, ketimbang dengan para kapitalis yang berasal dari kerabat dekat pelaku pelaku utama yang telah mengambil alih kekuasaan konstitusional Sukarno sebagai Presiden pada tahun 1965 66.

Pada masa itu (1950-an), hal tersebut menciptakan tekanan kepada Angkatan Bersenjata agar mewakili kepentingan kekuatan-kekuatan tradisional konservatif. Semua itu artinya, anti partai tapi pro kapitalis, atau kebijakan kebijakan pro Barat: kebijakan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan kelompok kelompok pengusaha yang ada, tapi menentang wakil wakil politik tradisional mereka dalam kekuasaan. Tapi, Angkatan Bersenjata berada dalam posisi yang tidak mampu berjuang sendiri dalam menghadapi oposisi kaum radikal. Mereka bersaing dengan kepemimpinan tradisional konservatif, yakni partai partai yang terpecah belah dan tak berkemampuan. Yang jelas, mereka juga tidak dapat bersekutu dengan gerakan buruh tani. Bagaimanapun juga, kebutuhan mendesak kampanye mereka dalam menentang partai partai, membawa mereka masuk ke dalam aliansi dengan Sukarno.”

Kita tahu bahwa kelompok Dewan Jendral (kecuali Soemitro) dan Nasution telah dipukul pada tanggal 1 Oktober 1965 oleh Gerakan 30 September –PKI, melalui BC nya, terlibat secara tidak profesional di dalamnya. Efektif mereka berhasil dilumpuhkan oleh para perwira yang tergabung dalam gerakan itu. Kekuatan ABRI lainnya yang tersisa tinggal Soeharto. Faksi Soeharto, dengan kekuatan KOSTRAD nya, berhasil mengambilalih kepemimpinan dalam operasi kontra gerakan. Momentum yang berhasil diambil ini kemudian bisa dipertahankan oleh Soeharto, yakni dengan cara memainkan sekutu sekutu sipilnya dalam pembantaian 1,5 juta manusia dan demonstrasi demonstrasi mahasiswa pada 1966. (Informasi terakhir, dikutip dari makalah Permadi di seminar tentang napol/tapol, yang diselenggarakan YLBHI, menyebutkan bahwa Sarwo Edi Wibowo, yang memimpin operasi pembantaian tersebut pada tahun 1965 1966, telah mengakui bahwa jumlah korban jiwa dari peristiwa tersebut mencapai angka sekitar 2 juta). Hal tersebut akhirnya bisa diakumulasikannya hingga ia mendapatkan dan memanipulasi Supersemar di tahun 1966 dan akhirnya menjadi presiden melalui Sidang MPRS di tahun 1967.

ORDE BARU DALAM KAPITALISME

Konsolidasi kapitalisme di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari skenario lembaga lembaga sistem kapitalisme dunia seperti IMF dan World Bank. Kapitalisme dengan syarat syarat kekuatan produktif yang rapuh di bidang teknologi serta kurangnya dana segar untuk modernisasi menjadikan penguasa Orde Baru harus tergantung sepenuh penuhnya pada kekuatan modal internasional dari Jepang, Amerika, Jerman, Inggris, Hong Kong, Taiwan dll. Pengabdian Orde Baru atas modal semakin membuktikan bahwa pada prinsipnya negara Orde baru di bawah kekuasaan yang dipimpin oleh Jendral Suharto adalah ALAT KEPENTINGAN KEPENTINGAN MODAL. Artinya, setiap proses pergeseran kekuasaan dalam lingkaran Suharto dan sekutu sekutunya akan berhubungan dengan jalur jalur dan konsesi-konsesi aset ekonomi, khususnya di sekitar oligarki Suharto dan modal internasional. Bisa jadi keretakanpun akan muncul karena ketidakpuasan akan oligarki dan konsesi yang keliwat banyak di sekitar pusat kekuasaan politik, dan makin meluasnya hegemoni imperialisme dari negara tertentu seperti Jepang, Eropa atau Amerika.

Pada tahap awal konsolidasi kekuasaannya, Soeharto berhasil memanfaatkan pinjaman pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing. Di lain pihak, dengan terjadinya oil boom, Orde Baru cukup berhasil melahirkan orang kaya baru (OKB) dan tumbuhnya kapitalis. Sejak ini lah lisensi lisensi yang diberikan Soeharto kepada sekutu sekutu dan kerabatnya telah memungkinkan mereka memonopoli kegiatan ekspor impor. Di antaranya pemberian hak monopoli impor cengkeh kepada Probosutedjo, pemberian HPH (Hak Pengusahaan Hutan), dan penguasaan perkebunan-perkebunan oleh yayasan yayasan milik Angkatan Darat, dan lain sebagainya. Hal demikian mau tak mau melahirkan kelompok kelompok bisnis yang berdiri di sekeliling Angkatan Bersenjata (yakni para anggota dewan Komisaris Perusahaan Swasta maupun BUMN) maupun di kalangan kerabat (crony) Soeharto. Dua faksi ini lah yang kemudian mempermudah pembentukan faksi faksi kelas borjuasi Indonesia.

Namun proses selanjutnya dalam perekonomian Indonesia, yang ditandai dengan jatuhnya harga minyak bumi pada pertengahan dekade 1980 an, telah mempengaruhi proses kristalisasi di kalangan borjuasi. Pendapatan nasional Indonesia yang 70% nya didapat dari sektor migas ini mengalami pukulan dengan kejatuhan harga di pasaran internasional. Di lain pihak, hal ini pun semakin menjadikan Indonesia tergantung dari hutang luar negeri untuk membiayai pembangunan kapitalismenya. Di tahun 1995, hutang luar negeri Indonesia mencapai US$ 100 milyar, yang dipinjam dari berbagai lembaga moneter atau bank bank dengan bunga lunak maupun keras. Hal ini terutama berkaitan dengan keharusan Orde Baru untuk mengalihkan primadona ekspornya dari migas ke non-migas. Demi memacu ekspor non migas maka dibutuhkan liberalisasi perekonomian dan efisiensi dalam mengolah dan mengakumulasi kapital untuk ekspor. Faksi borjuis bersenjata yang selama periode oil boom menikmati kemudahan dan privilese jabatannya, tak bisa lagi bertahan di tengah arus liberalisasi perekonomian ini. Hanya faksi borjuis kerabat, yang selama ini mempersatukan kehandalan bisnis plus kolusi dengan keluarga istana, dapat mentransformasikan dirinya sebagai kapitalis yang handal.

Hubungan bisnis yang sudah lama terjalin antara keluarga Soeharto dengan Liem Sioe Liong dan Bob Hasan telah menjadikan bisnis kerabat Istana berkembang hingga ke tingkat konglomerasi bisnis. Transformasi orientasi ekspor Indonesia dari mata dagangan migas menjadi ekspor non migas, kemudian bersambut dengan proses investasi kapital besar besaran oleh kelompok bisnis kerabat Istana dalam cabang industri manufaktur selain investasi patungan atau investasi asing, terutama Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, Jerman, Belanda, Australia, Amerika dsb. Transformasi ini pula yang mengakibatkan proses konsentrasi modal di pusat-pusat industri perkotaan. Ke mana modal bergerak, di situlah tenaga kerja, hasil proletarisasi ini, terpusat. Dari sekitar 86 juta angkatan kerja di Indonesia, sekitar 10,5 jutanya terserap dalam industri manufaktur. Selebihnya, sekitar 30 juta orang terserap dalam industri jasa dan ekstraktif (pertambangan), sementara sektor pertanian menyerap sekitar 46 juta tenaga kerja namun bukan berarti ada dominasi kaum tani dalam formasinya. Menurut pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang MPR/DPR, 16 Agustus 1994 disebutkan bahwa sektor non migas menyumbang 74% dari seluruh penerimaan devisa. Terhadap prosentase tersebut, sektor manufaktur menyumbangkan 63,4%. Sedangkan menurut statistik 1988-1993, pertumbuhan tenaga kerja menurut penyebaran daerahnya adalah sebagai berikut :

TABEL PERTUMBUHAN TENAGA KERJA
PERJUTA ORANG
Pulau 1988 1993 %
Sumatera 14.4 17.8 4.43
Jawa 45.60 50.90 2.23
Kalimantan 3.80 4.70 4.60
Sulawesi 4.60 5.60 4.00
Bali/Nusa Tenggara 4.50 5.30 3.40
Maluku/ Irian Jaya/Timtim 1.60 2.00 4.60

Perkembangan di atas harus benar-benar diperhatikan. Karena ia akan berpengaruh terhadap hari depan perjuangan kita. Perkembangan pada basis material masyarakat, akhirnya mengharuskan kita untuk merumuskan program, strategi/taktik perjuangan, bentuk-bentuk organisasi, dan slogan slogannya. Demikanlah, jika kita hendak meluaskan basis gerakan demokratik-progresif kerakyatan dengan segera, selamat, dan dapat mempertahankannya untuk jangka panjang secara militan. Karena, strategi/taktik adalah pelaksanaan paling praktis untuk melahirkan perlawanan. Perlawanan yang spontan sekalipun sungguh bernilai, karena ia adalah kontraksi kontraksi pada urat masyarakat yang sedang bergolak.

Dalam masyarakat kapitalistik ia harus diletakkan pada basis perlawanan yang paling militan untuk meraih tujuan strategi/taktik perjuangan. Sepanjang tahun 1994, kaum buruh Indonesia telah melakukan demonstrasi (pemogokan) sebanyak 1130 kali. Jumlah jam kerja yang dihilangkan adalah 2,8 juta jam kerja bernilai sekitar 240 milyaran rupiah. Angka demonstrasi buruh yang paling tinggi terjadi di Jawa Barat (khususnya Jabotabek) dengan 581 kali, Jawa Timur 200 kali, Sumatera Utara 140 kali, Jakarta 126 kali, Jawa Tengah 54 kali, Riau 5 kali, Kalimantan Barat 3 kali, dan Sumatera Selatan 1 kali. Jumlah ini meningkat sebanyak 350% dari tahun 1993, yang hanya berjumlah 312 demonstrasi (pemogokan); sedang perlawanan mahasiswa berjumlah 100 an kali (82 kali di Jawa Tengah); dan kaum tani 50 an kali.

Munculnya perlawanan rakyat bisa mendorong perpecahan di kalangan rejim Suharto sendiri; apakah antara Golkar hijau dan sipil, ICMI (mewakili Islam kolaborator) dan militer hijau atau merah putih. Amat masuk akal bila hal ini juga disebabkan semakin tersingkirnya kekuasaan klik birokrat semula dipegang oleh para perwira tinggi militer yang mencoba bertransformasi menjadi borjuis; gontok gontokan antara pejabat pusat dan daerah; kecemburuan pengusaha pribumi terhadap pengusaha Cina; namun yang riil adalah pertentangan antara borjuis kerabat yang biasanya monopoli dan borjuis non kerabat; tak ada itu yang namanya pertentangan antara borjuis nasional dan borjuis komprador, karena pertentangan kapital, selain dengan tenaga kerja, adalah dengan kapital itu sendiri, yang tak berkebangsaan, walaupun di tempat dan pada saat tertentu bisa diisi sentimen rasial. Pihak rezim sendiri kebingungan tentang apa yang harus dilakukan.

Radikalisasi rakyat setelah tahun 1994 dalam bentuk perlawanan massa telah lebih memberi gambaran yang sesuai dengan misi sejarahnya, misi obyektifnya, yang berguna bagi penentuan prioritas sektor, prioritas geografis, prioritas alat alat politik; api apa yang sedang berkobar, di mana api itu berkobar dan bagaimana membesarkan serta meluaskan api itu, api perjuangan yang akan membakar sampai ke ulu hati modal. Perkembangan ini lah yang menyadarkan kita bahwa kita hanya berperan kecil dalam pengorganisasian perjuangan massa tersebut.

Naiknya suara PDI dalam pemilu 1992 yang banyak disebabkan oleh kerinduan massa akan perubahan yang lebih baik setelah keluarga Sukarno masuk ke dalam partai ini dilihat oleh rezim orde baru sebagai ancaman, apalagi setelah Megawati berhasil memenangkan pertarungan di dalam PDI. Usaha-usaha dengan cara-cara yang lebih vulgar semakin meningkatkan sentimen anti kediktatoran di kalangan rakyat. Akan tetapi kesadaran rakyat ini pada kenyataannya tidak dihadapkan pada wadah alternatif. Radikalisasi rakyat yang tidak menemukan penyalurannya termanifestasikan dalam berbagai kerusuhan, di antaranya adalah peristiwa 27 Juli 96 dan kerusuhan-kerusuhan di perkotaan (Situbondo, Tasikmalaya dan Rengas Dengklok). Rakyat terus berusaha mencari wadah untuk menyalurkan sentimen anti kediktatorannya, dalam Pemilu 1997 mereka masuk ke PPP dalam manifestasi Mega-Bintang dan melakukan pertempuran terbuka versus golkar dan tentara dalam momentum kampanye dan menyumbangkan kenaikan suara PPP.

INDONESIA PASKA SUHARTO

Himpitan krisis ekonomi semakin memicu radikalisasi rakyat miskin perkotaan dan mahasiswa. Sentimen anti kedikatoran di kalangan rakyat, aktivis prodemokrasi dan mahasiswa bertemu dengan kepentingan borjuasi nasional non-kerabat Suharto (Yang termanifestasikan dalam elit-elit PDI-P dan Amin Rais sebagai wakil “kaum pedagang Islam” Muhamadiyah) yang terhambat akumulasi modalnya oleh konglomerasi yang dibangun oleh klik Suharto dan dukungan kapitalisme global yang menurun karena melihat semakin tidak efektifnya Suharto untuk menjamin akumulasi modalnya (sebagai contoh statement menteri luar negeri AS Madelaine Albright yang menyatakan dibutuhkannya transisi damai di Indonesia). Mobilisasi-mobilisasi mahasiswa dan rakyat miskin perkotaan memaksa Suharto turun dari tampuk kepemimpinan. Paska Suharto turun pun mobilisasi-mobilisasi mahasiswa dalam jumlah massa yang besar dan mengusung isu pencabutan dwifungsi ABRI terus berlangsung hingga Sidang Istimewa MPR. Gerakan-gerakan inilah yang memberikan sumbangan besar proses penyudutan peran tentara hingga tidak bisa leluasa lagi berpolitik. Konsesi pertama dari parlemen adalah dikuranginya jumlah tentara yang diangkat untuk duduk di DPR. Konsesi lanjutan bagi gerakan rakyat oleh elit-elit di parlemen adalah ditiadakannya kursi gratis bagi tentara di DPR (secara politik legitimasi mereka akan hancur atau setidaknya merosot bila masih memberikan kursi gratis karena berarti tidak ubahnya orde baru).

Babak baru kekuatan modal dalam mengontrol dan mempertahankan kekuasaan politik dijalankan melalui partai-partai, pemilu dan parlemen dengan dilaksanakannya Pemilu 1999. Sistem politik yang menopang kediktatoran sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Walau ruang demokrasi dalam makna kebebasan pers, mengorganisir diri, mendirikan partai politik dan terlibat dalam pemilu sebagai wujud partisipasi politik rakyat lebih terbuka sekalipun tidak penuh.

Akan tetapi gerakan prodemokrasi (termasuk mahasiswa di dalamnya) masih belum berhasil –sampai sekarang—menyediakan wadah alternatif bagi rakyat sehingga kepemimpinan bisa diambil oleh kekuatan politik mainstream yang memiliki struktur organisasi yang sudah dibangun sejak Suharto masih berkuasa dan didukung penuh oleh media massa baik nasional maupun internasional. Ditambah lagi dengan masih adanya sisa-sisa feodalisme di kepala rakyat dalam bentuk primordialisme dan kultus individu yang termanifestasikan dalam figur Megawati di PDIP, Gus Dur di PKB dan Amin Rais yang berhasil direkayasa oleh tim propagandanya sebagai tokoh reformasi di PAN. PRD yang terlibat dalam pertarungan Pemilu 1999 memiliki keterbatasan struktur dan logistik sehingga kemampuan subyektifnya tidak bisa menembus hambatan-hambatan obyektif yang ada.

Dalam bidang ekonomi, krisis yang terjadi mengakibatkan banyak bank mengalami kredit macet karena ambruknya perusahaan-perusahaan. Untuk mengatasinya dibentuklah BPPN pada awal 1998 yang menjadi lembaga untuk merekapitalisasi bank-bank yang berpotensi bertahan hidup dan menutup bank-bank yang tidak berpotensi. Lembaga ini merupakan hasil dari reformasi pasar dan kelembagaan yang disusun bersama IMF. Akan tetapi kemudian BPPN ini beralih fungsi menjadi mengamankan aset-aset para debitor dan menjualnya. Sebelum didirikannya BPPN ini Pemerintahan Suharto telah memberikan suntikan dana untuk membantu likuiditas bank menjamin deposito dan membayar hutang internasional dalam bentuk BLBI. Situasi ini mengkondisikan rejim yang baru paska Suharto untuk tetap berkompromi dengan pemilik modal lama, karena berada dalam pilihan apakah membangkrutkan mereka yang berarti kehilangan potensi pengembalian hutang dan menghadapi penilaian buruk dari kalangan internasional tentang potensi bisnis di Indonesia sehingga menghambat masuknya investasi dari luar ataukah tetap memelihara kehidupan bisnis yang sedang ambruk dan membebani negara ini.

Tak lakunya aset-aset di BPPN dan masih berpengaruhnya konglomerat-konglomerat untuk menarik investor menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah yang waktu itu dijabat Gus Dur. Kecemasan aset-aset akan dijual murah kepada investor menimbulkan sentimen nasionalisme di parlemen yang banyak diisi oleh politisi-politisi yang dibesarkan oleh orde baru. Banyak pengisi parlemen berasal dari partai baru akan tetapi sebetulnya mereka berasal dari partai lama yang kemudian berpindah ke partai baru. Sebagaimana diketahui proses 1998 juga diwarnai pindahnya anggota-anggota Golkar ke partai baru atau mereka membentuk partai sendiri. Pemerintahan Gus Dur juga melaksanakan penundaan dan negosiasi ulang kontrak-kontrak yang mengakibatkan kepentingan bisnis dari kerabat Suharto kehilangan banyak monopoli di bidang energi dan kehutanan. Penguasaan lembaga-lembaga, departemen-departemen dan badan usaha strategis sebagai ladang logistik adalah alasan konflik di antara partai-partai. Konflik ini termanifestasi dalam bentuk reshuflle kabinet yang dilakukan oleh Gus Dur hingga pada akhirnya menjelang kejatuhannya Gus Dur banyak mengisinya dengan orang-orang yang loyal kepadanya. Inilah pertemuan antara kepentingan yang kami sebut sebagai sisa orde baru dan reformis gadungan (Slogan kami pada waktu itu adalah: Hancurkan Sisa Orba! Tinggalkan Reformis Gadungan!) yang berujung pada kejatuhan Gus Dur. Proses ini sendiri tak bisa dilepaskan dari adanya manuver tentara yang diwakili Ryamizard Ryacudu sebagai komandan Kostrad, karena sejatinya para politisi selalu menghitung di mana posisi tentara.

Pengganti Gus Dur --Megawati-- ternyata lebih konsisten menjalankan paket-paket Neoliberalisme dalam bentuk privatisasi melalui penjualan aset-aset di BPPN maupun BUMN – sebagian besar jatuh pada kekuatan modal asing--, pencabutan subsidi dan liberalisasi pasar. Akibatnya adalah kehancuran basis produksi masyarakat baik pada sektor industri maupun pada sektor pertanian. Liberalisasi pasar agrikultur, pencabutan subsidi pertanian (terutama pupuk) semakin melemahkan kemampuan di sektor pertanian. Di sektor industri pencabutan subsidi BBM dan listrik, kebijakan moneter dengan suku bunga tinggi, serta liberalisasi perdagangan semakin menghancurkan kemampuan produksi.
Tekanan imperialisme dalam wujud seperti dijelaskan di atas menyebabkan kehancuran pada sektor-sektor kehidupan rakyat, maka mereka dipaksa masuk ke dalam pola hubungan produksi yang berbeda dari sebelumnya, atau menjadi tidak produktif sama sekali (lumpen proletariat). Kelas borjuis kecil pedesaan (tani) yang terserang oleh liberalisasi komoditi pertanian—yang dibarengi dengan meningkatnya biaya produksi—terpaksa menjual tanahnya dan bermigrasi ke perkotaan (urbanisasi) atau berubah menjadi buruh tani. Di perkotaan, sebagian dari mereka berusaha masuk ke dalam sektor industri, menjadi sasaran dari strategi neoliberal Labour Market Flexibility, menjadi buruh kontrak yang bersedia diupah murah sehingga buruh dengan masa kerja lebih lama tersingkir dari hubungan produksi kapitalis. Sebagian besar lainnya masuk ke dalam ‘sektor informal’ atau pengangguran, yang berusaha mempertahankan hidupnya dengan melakukan produksi skala kecil dan rendah teknologi, berdagang dengan modal yang sangat minim, atau menjadi bagian dari berbagai jenis lumpen proletariat (pengemis, calo, pelacur, rampok, dll).
Sebagian kelas borjuis dengan modal pas-pasan juga harus tergeser oleh masuknya modal-modal besar dari luar. Mereka kemudian bertransformasi sepenuhnya menjadi kapitalis perantara yang lebih mengandalkan relasi sosial politiknya—untuk menjalakan tugas sebagai perantara tersebut. Fenomena ini dapat ditangkap jelas dari semakin masifnya sistem out sourcing dalam industri manufaktur dan industri lainnya.
Dalam penanganan konflik di dalam negeri, Megawati juga lebih memilih pendekatan militeristik dibandingkan dengan perundingan, dialog dan metode lain yang tidak berdarah. Bahkan dalam masanya diadakan pemekaran kodam yang merupakan salah satu lembaga teritorial di Aceh. Penggunaan cara militeristik ini menjadi mainstream pemikiran di kalangan para politisi karena sejatinya mereka selalu memasukkan unsur tentara dalam kalkulasi politik mereka. Tentara memang masih memiliki posisi tawar yang tinggi karena mereka memiliki struktur teritorial, struktur yang seolah-olah ada negara dalam negara.
Peran partai-partai di DPR yang cenderung mendukung/tidak menolak kebijakan-kebijakan yang pro Neoliberalisme dan terungkapnya korupsi-korupsi yang dilakukan oleh anggota-anggota DPRD di kota-kota maupun propinsi serta kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat mengikis sisa-sisa feodal di kepala rakyat yang terbukti dengan menurunnya suara-suara partai politik yang mengandalkan primordialisme dan figur-figur dalam pemilu 2004.
Akan tetapi –sekali lagi—ketiadaan alternatif yang dihadapkan dengan pragmatisme rakyat mengiringi kemenangan SBY dalam pemilu presiden dan kenaikan suara PKS dalam pemilu 2004 yang mengilusi rakyat dalam proses kampanye dengan isu kerakyatan dan bersih. Dalam kenyataannya pemerintahan SBY-Kalla justru semakin gencar menyerang kesejahteraan rakyat dengan menaikkan harga BBM yang seperti dijelaskan dia tas semakin menekan kemampuan produksi masyarakat.
Krisis ekonomi yang sejatinya adalah krisis overproduksi di seluruh dunia menyebabkan tidak ekonomisnya industri di sektor produktif, maka tak heran bila dalam rangka agar keuntungan tetap mengalir ke kantung-kantung pemilik modal program-program yang dibiayai oleh negara seperti pembangunan infrastruktur menjadi pilihan utama. Itulah alasan utama diadakannya Infrastructure Summit dan dikeluarkannya Perpres no 36 untuk memuluskan program itu.
Sebagai imbangan dijalankannya kebijakan-kebijakan neoliberal yang konsisten –yang tentu saja menyerang kesejahteraan rakyat—diberikanlah sogokan-sogokan kepada rakyat dalam bentuk pemberantasan korupsi –meskipun tidak banyak menyentuh kekuatan politik dan ekonomi Orde Baru atau koruptor-koruptor kelas kakap--, pemberantasan “penyakit masyarakat” –seperti judi dan narkoba--, pemberantasan terorisme, pemberian bantuan langsung tunai (BLT), dan pencitraan yang dekat dengan rakyat seperti mengunjungi korban bencana. Akan tetapi hal di atas ternyata dirasa tidak cukup, pengaktifan kembali komando teritorial dengan alasan penanganan dini terhadap terorisme dan bahaya narkoba juga dijalankan.
Di kalangan rakyat ilusi terhadap kesejahteraan yang dijanjikan SBY-Kalla pun juga semakin terkikis. Harus berapa lama lagi rakyat menderita untuk sampai pada pembebasan sejatinya? Kemanakah kesadaran rakyat yang sudah meninggi sentimen anti elit dan parpol yang ada di parlemen ini akan dimuarakan?

PROGRAM PERJUANGAN

Program perjuangan merupakan rumusan sasaran yang harus dicapai. Ia lahir didasarkan atas basis kebutuhan kebutuhan realitas obyektif untuk memecahkan dalam perjalanan sejarah perjuangan rakyat kontradiksi kontradiksi dalam struktur masyarakat. Karenanya, penyusunan program perjuangan merupakan perumusan titik titik kontradiksi yang mendesak harus diselesaikan, yang jika tidak berhasil dipecahkan, tidak akan melahirkan perubahan syarat syarat material perjuangan rakyat, sehingga semakin kecil kemungkinan bagi tahap perjuangan rakyat untuk berderap ke tahap yang lebih tinggi lagi. Namun, tahap perjuangan rakyat tidak seharusnya dimengerti sebagai tahap dari perjuangan ekonomi menuju tahap perjuangan politik, yang bisa menjerumuskan kita pada ekonomisme. Karena ada anggapan subyektif bahwa kesadaran palsu politik massa dianggap sebagai basis tidak mungkinnya kesadaran politik dipasokkan dari luar dengan segera; dan dianggap secara mekanis kesadaran/perjuangan ekonomis akan dengan sendirinya beranjak ke kesadaran/tindakan politik. Ekonomisme pun bisa menjerumuskan kita pada oportunisme: menganggap rendah potensi politik massa. Dengan demikian, janganlah turunkan program perjuangan dengan mengekor (entailism) atau berbasiskan pada kesadaran palsu massa, turunkanlah program perjuangan kepada massa sesuai dengan keharusan, secara ekonomi politik, realitas obyektif sejarah, seluas luasnya.

Program ideologi, program politik, dan program organisasi, karenanya, merupakan penjabaran/akomodasi/pengelompokan titik titik kontradiksi perjuangan rakyat dalam program perjuangan demokrasi sejati, mewujudkan pemerintahan demokrasi di bawah kedaulatan rakyat. Dengan demikian, basis programnya adalah karena sejarah memberikan kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa diparalelkan dengan masyarakat Rusia, Cina, Amerika Latin, Filipina dan Eropa pada masa masa revolusinya, karena, dilihat dari cara produksi masyarakatnya, masyarakat Indonesia sekarang tidak memberikan relevansi lagi terhadap problem kontradiksi antara kaum tani dan kaum feodal sebagian besar kaum tani telah menjadi pemilik pemilik petak petak tanah kecil walaupun, memang, dilihat dari problem politiknya, di dalam masyarakat Indonesia masih terdapat sisa sisa feodal, yang belum dituntaskan hingga ke tahap masyarakat sipil.

PROGRAM IDEOLOGI perlu dirumuskan, karena dalam masyarakat Indonesia yang kapitalistis, kita akan berhadapan dengan ideologi kaum penghisap/penindas yang berpotensi mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia. Potensi bahaya ideologis yang paling dekat adalah kesadaran palsu rakyat untuk secara sukarela menerima kekuasaan kaum penghisap/penindas. Dengan demikian, program ideologi kita harus berhasil dicapai, agar rakyat bisa membebaskan diri dari kesadaran palsu mereka, untuk kemudian meraih kesadaran kerakyatannya sebagai pemandu bagi aksi aksinya yang bertentangan kepentingan dengan kaum penghisap/penindas beserta alat alat politiknya. Dengan kesadaran kerakyatannya maka rakyat akan melihat posisi obyektifnya sebagai unsur yang mengemban misi sejarah yang harus merebut kekuasaan dan mendirikan pemerintahan koalisi demokratik kerakyatan yang kami sebut sebagai Pemerintahan Persatuan Rakyat. Dalam masyarakat Indonesia, senyatanya, telah terbukti, rakyat lah yang telah secara obyektif memiliki kemampuan (baca:potensi) berkesadaran sejati untuk memimpin perubahan demokratik.

PROGRAM POLITIK merupakan penetapan sasaran tindakan beserta strategi/taktiknya yang harus dicapai dan dikerjakan rakyat, sehingga gerbang bagi arah kemilau high road perjuangan menuju masyarakat yang demokratik secara ekonomi, politik dan budaya bisa dijadikan kenyataan. Perjuangan politik massa rakyat harus diupayakan dan tidak bisa ditawar lagi harus dapat mendirikan negara koalisi demokratik kerakyatan, menggantikan negara penghisap/penindasan, dengan segala aparat kekerasannya (tentara, pengadilan dan penjara). Pun demikian dengan program politik ini, rakyat dapat mengenali kelompok kelompok mana dalam masyarakat kapitalis yang mengalami penghisapan dan penindasan. Dari situ lah, rakyat dapat mengenali kelompok kelompok mana yang secara ekonomi politik nyata memiliki kepentingan akan perubahan demokratik, sehingga bisa menjadi sekutu sekutu yang harus dirangkul dalam setiap tahapan perjuangan rakyat yang dilaluinya.

PROGRAM ORGANISASI merupakan program mendesak untuk segera dilaksanakan. Dalam sejarah partisan oposisi terhadap rejim Orde Baru, kelemahannya adalah ketidaksanggupan mempersiapkan organisasi partai radikal militan, yang sanggup terus menerus menohok kekuasaan dalam kesatuan pemahaman, kesatuan aksi, dan kesatuan komando. Kesanggupan inilah yang akan menyebabkan organisasi partisan dapat menjadi oposisi masa depan. Satu satunya alat perjuangan rakyat dalam perjuangan demokratik adalah partai rakyat demokratik. Makna partai demokratik yang terpenting adalah bahwa organisasi tersebut lebih dari sekadar berdiri di atas gerakan spontan massa, ia merupakan pemasok kesadaran progresif.

read more...