>

ShoutMix chat widget

Guestbook Rolling Widget

Sejarah Singkat

Sejak jatuhnya suharto, beberapa komite aksi menyadari kebutuhan sebuahorganisasi perjuangan yang bergerak secara nasional menyatukan perlawanan mahasiswa bersama rakyat secara sistematis dan terprogram. Komite-komite aksi tersebut, terdiri dari 11 buah termasuk dari Timor Leste, kemudian mendirikan Front Nasional untuk Reformasi Total (FNRT) di pertengahan Mei 1998. Namun usia Front tidaklah panjang. Dii pertengahan 1998 FNRT bubar ditengah Kelesuan dan kebimbangan gerakan, meski komite-komite yang bergabung didalamnya mencoba membentuk lagi sebuah organisasi nasional bernama Alansi Demokratik (ALDEM) pada Agustus 1998. Mereka juga telah berhasil menerbitkan sebuah majalah “ALDEM” satu kali dan menggalang sebuah aksi nasional pada tanggal 14 September 1998 dengan isu Cabut Dwi Fungsi ABRI. Namun nasibnya tak jauh berbeda dengan FNRT, tenggelam di tengah hiruk pikuk gerakan menjelang Sidang Istimewa MPR 1998.Upaya berikutnya adalah pembentukan Front Nasional untuk Demokrasi (FONDASI) pada pertengahan Februari 1999. Buntunya RMNI (Rembug Mahasiswa Nasional Indonesia) II di Surabaya dalam persoalan pengambilan momentum Pemilu Juni 1999, memaksa Fondasi untuk mengundang berbagai komite aksi untuk hadir dalam Konggres Mahasiswa di Bogor pada 9-12 Juli 1999. Dari 20 komite aksi yang berasal dari berbagai kota di Indonesia, 19 diantaranya sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi nasional demi terwujudnya kesatuan perjuangan gerakan secara nasional. Organisasi tersebut bernama Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi disingkat LMND. Kongres I tersebut juga menyatakan bahwa Perjuangan LMND adalah bagian dari Perjuangan rakyat Indonesia dalam rangka menghancurkan sistem yang anti demokrasi dan mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial. Tujuan itu juga dinyatakan dalam ideologi organisasi yang disebut demokrasi kerakyatan, yang secara teori dan praktek berpihak kepada mayoritas raakyat, yaitu kaum buruh ,tani dan kaum miskin kota. Hingga sekarang pasca Kongres ke IV LMND telah berdiri di 104 kota di Indonesia.

Selasa, 08 Desember 2009

Hari Anti Korupsi Sedunia - Kantor Gubernur Jadi Target

Wednesday, 09 December 2009 10:07

Ribuan massa menggelar aksi turun ke jalan dalam rang-ka memeringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Rabu (9/12) hari ini. Di Medan, massa akan berkumpul dan mengepung kantor Gubsu di Jalan Diponegoro Medan.

Polda Sumut telah mengerahkan ribuan personil guna mengantisipasi demo anarkis.Antisipasi dilakukan menyusul informasi intelijen yang menyebutkan adanya gelombang massa turun ke jalan. Personil yang dikerahkan merupakan gabungan dari Samapta Polda Sumut, Brimobdasu dan Samapta Poltabes Medan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Drs H Baharudin Djafar Msi menyatakan, polisi harus humanis menyikapi aksi gelombang massa. "Sebagai pelindung harus mampu menciptakan rasa nyaman dalam memberikan pelayanan dan memberikan ketertiban bagi masyarakat," harap Baharudin saat ditemui wartawan, Selasa (8/12) di Mapolda Sumut.

Meski demikian, mantan Wadir Intel Polda Sumut itu menegaskan, tiada kata kompromi bagi aksi massa bertindak anarkis. "Pasti diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.

Siap Siaga

Aksi yang akan dipusatkan di kantor Gubsu ini, disebut-sebut meminta penuntasan isu nasional Bank Century.Untuk mengatasipasi hal-hal yang tidak diinginan RSU Dr Pirngadi Medan dan PMI Medan siap memberikan bantuan dalam segi kemedisan.

Humas RSU Dr Pirngadi Medan, Drg Susyanto, Selasa (8/12) mengatakan, sebanyak 4 unit mobil ambulan dengan 16 kru kesehatan disiapakan di lokasi tersebut. Sementara RSU Pirngadi Medan siap menampung segala keperluan yang dibutuhkan ketika ada pengunjukrasa yang membutuhkan pertolongan segera.

"Namun kami berharap dalam aksi damai memperingati hari anti korupsi tersebut, tidak disertai dengan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan keselamatan semuanya," minta Susyanto.

Sebelumnya, aksi ini akan dilakukan mayoritas dari para LSM yang tergabung dalam Koalisi Forum Kebangsaan Sumatera Utara di Medan. Juru bicara Forum Kebangsaan, Muhammad Ikhyar, mengatakan, direncanakan akan turun seribuan massa.

Disebutkan, ada sebelas LSM yang rencananya ikut dalam aksi di bawah bendera koalisi ini yaitu, Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Tani Nasional Indonesia (STNI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND), Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU), ARUS Malaka, Yayasan PARAS (Penguatan Rakyat Pedesaan), Pusat Bantuan Hukum Rakyat (PBHR), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda, Perhimpunan Buruh Perkebunan Independen (Perbuni) dan Serikat Buruh Independen (SBI).

Kantor Gubsu yang menjadi tujuan lokasi aksi, karena hal tersebut melambangkan representasi pemerintahan. Sebab aksi korupsi dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. ''Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah atau sebagai representasi pemerintah di daerah,'' kata Ikhyar.

Aman

Ketakutan akan munculnya demo anarkis dipatahkan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Dia menjamin kesiapan petugas keamanan pada 9 Desember, sehingga aksi bisa berlangsung tertib. "Insya Allah semua komponen yang hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memperingati ini (hari antikorupsi) tentunya akan damai dan memberikan satu kesejukan dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan teman-teman semua," ujar Kapolri di Mabes Polri, Selasa.

Menurut Kapolri, pihaknya tidak akan mempermasalahkan aksi yang akan dilakukan karena hal ini juga dilakukan diseluruh dunia. Namun demikian prosedur pengamanan tentunya akan dilakukan oleh kepolisian.

"Kepolisian tetap akan memberikan pelayanan dalam rangka kegiatan tersebut, kita akan amankan dengan sebaik-baiknya," imbuh jenderal bintang empat tersebut.

Peringatan hari anti korupsi mendapat dukungan dari semua pihak. Terlebih institusi penegak hukum menyatakan, peran serta masyarakat dalam penegakan keadilan akan semakin tinggi jika menerima pelayanan yang transparan dan maksimal dari para penegak hukum. Hal itu disampaikan Ketua Umum Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1), M Julian Manurung.

"Dengan penegakkan hukum yang maksimal akan menumbuhkan keyakinan bahwa hukum masih bisa ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hukum bukan milik kelompok tetentu," tukas Julian.


Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 komentar: on "Hari Anti Korupsi Sedunia - Kantor Gubernur Jadi Target"

Posting Komentar