Massa KPK-PRD Unjuk Rasa ke DPRD dan PDAM Tirtauli P Siantar Protes Rencana Kenaikan Tarif Air Minum

Pematangsiantar (SIB) Massa KPK-PRD (Komite Pimpinan Kota-Partai Rakyat Demokratik) unjuk rasa ke Kantor DPRD dan Kantor PDAM Tirtauli, Pematangsiantar, Rabu (20/1) memprotes dan menolak rencana kenaikan tarif air minum serta tarif dasar listrik (TDL). Massa juga memprotes kerapnya pemadaman listrik yang tak beraturan. Tidak hanya itu, massa KPK-PRD mayoritas kawula muda mahasiswa itu menyampaikan agar kasus Bank Century diusut tuntas, menolak neoliberalisme, nonaktifkan Boediono dan Sri Mulyani, tangkap mafia hukum, mafia peradilan, tolah FTA (Free Trade Agreement) dan sederet tuntutan lainnya. Aksi unjuk rasa menggelar spanduk besar dan bendera LMND, PRD dan SRMI berwarna merah sempat dihadang di pintu gerbang kantor wakil rakyat tersebut. Tak hilang akal, di saat aparat Kepolisian melakukan nego dengan para wakil rakyat, orasi pun bergantian disampaikan. Lalu dua anggota DPRD, Ronald Darwin Tampubolon SH dan Tugiman menerima kedatangan massa pengunjuk rasa di halaman kantor wakil rakyat itu. Pernyataan sikap tertulis pun dibacakan Davidson Silalahi berisi delapan belas butir tuntutan dan desakan. Pertama, kasus skandal Bank Century, penolakan Presiden SBY untuk menonaktifkan Boediono dan Sri Mulyani adalah bukti yang terang benderang pemerintahan baru ini tidak bersih dan tidak memihak pada pemberantasan korupsi. Kedua, pemerintahan SBY-Budiono adalah pemerintahan lembek, tidak berani kepada makelar kasus, mafia peradilan dan koruptor yang merajalela. Ketiga, pemerintahan SBY-Budiono terkesan menerapkan kronisme. Presiden SBY tidak mau melepaskan sejumlah koleganya untuk diperiksa dalam proses hukum khususnya Boediono dan Sri Mulyani. Keempat, SBY juga tidak serius dalam menjalankan reformasi politik untuk menegakkan pemerintahan bersih dan berwibawa. Mentalitas korup dan tidak loyal terhadap pekerjaan masih merupakan wajah umum birokrasi kita dan lainnya. Tugiman didampingi Ronald Darwin Tampubolon SH menyikapi datangnya massa pengunjukrasa disambut dengan baik. Mewakili Pimpinan DPRD, Tugiman dan Ronald Darwin Tampubolon SH mengatakan akan mengakomodir aspirasi atau tuntutan yang disampaikan untuk disalurkan ke pihak-pihak kompeten. Di hadapan massa KPK-PRD, Tugiman merinci ulang delapan belas butir isi pernyataan sikap pengunjukrasa. Pointer yang berkaitan ke DPRD dicoba Tugiman menjawabnya secara diplomatis semisal soal dana insentif guru dan dana bantuan siswa miskin disebut DPRD sangat mendukung pengadaan dananya Rp6 miliar. Soal rencana kenaikan tarif air minum PDAM Tirtauli dipaparkan Tugiman dari PMB (Partai Matahari Bangsa) itu bahwa sampai saat ini (Rabu red) DPRD setempat belum ada mendapat pemberitahuan bahkan menerima surat usul kenaikan tarif air minum dari PDAM Tirtauli. Mendapat jawaban singkat lalu massa pengunjukrasa secara long march menuju Kantor PDAM Tirtauli di Jln Porsea dengan tertib dan aman. Terendah Nomor 2 di Indonesia Massa pengunjukrasa diterima Dirut PDAM Tirtauli Drs Sahala Situmeang Ak didampingi Dirum Sudarto, Mangara Naibaho SH, H Ompusunggu (Humas) mengungkapkan bahwa tarif air minum yang berlaku sekarang di PDAM Tirtauli adalah nomor dua terendah di Indonesia setelah Bali. Menurutnya, jika tarif terlalu murah maka PDAM Tirtauli akan tetap mengalami kerugian, sehingga tarif yang berlaku sekarang perlu disesuaikan. Dan, nantinya hasil penyesuaian dan beban yang diemban PDAM Tirtauli akan berkurang menjadi Rp1 miliar pertahun. Memberi contoh Situmeang mengungkapkan, pendapatan PDAM Tirtauli setiap tahun berkisar Rp22 miliar akan tetapi pengeluaran mencapai Rp24 miliar, berarti minus Rp2 miliar. Jika ada menuding ada korupsi di tubuh PDAM Tirtauli dengan tegas dibantah Situmeang, karena setiap tahunnya pihaknya diperiksa BPKP, inspektorat. Walau demikian, usulan dan masukan akan dipertimbangkan pihak manajemen PDAM Tirtauli. (S2/S9/m)